ABSTRAK LHC
Dalam rangka mencapai program percepatan reformasi birokrasi, salah satunya adalah penataan struktur birokrasi, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat 3 (tiga) jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan fungsional. Salah satu program pengembangan aparatur negara tersebut adalah program penguatan jabatan fungsional dengan mela…
Badan Litbang Pertanian merupakan Badan pelaksana di bidang penelitian dan pengembangan yang berkedudukan dibawah Menteri Pertanian. Adapun Badan Litbang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana Pengembangan SDM Peneliti Pada Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian ditinjau dari aspek program diklat…
Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan TNI terhadap anggotanya adalah pemberian jaminan kesejahteraaan, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bagian V tentang kesejahteraan, bahwa : “TNI memperoleh rawatan dan layanan dinas mulai dari masuk/bergabung menjadi anggota TNI hingga purna tugas dari TNI bahkan sampai anggota TNI tersebut meninggal…
ABSTRAK LHC
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi evaluasi kinerja pada PT. WIKA Beton(persero)Tbk, Jakarta berdasarkan surat keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002. Metode yang dipakai dalam penelitian ini metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan aspek-aspek: keuangan, operasional, dan administrasi. Berdasarkan analisis data kinerja PT WIKA Beton (Perser…
Penelitian bertujuan untuk mengetahui program Tabungan Hari Tua yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan menganalisis manfaat pendanaan/investasi program Tabungan Hari Tua pada PT Taspen (Persero). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Karena pengumpulan data dan penafsiran hasilnya menggunakan angka dalam menggambarkan sesuatu yang tengah berlangsung pad…
Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 9 tahun 2021 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah satu upaya mewujudkan pengelolaan persuratan yang efektif dan efisien di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai pedoman dan acuan dalam pengelolaan aplikasi elektronik dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Penelitian ini bert…