Sejak disahkannya undang-undang otonomi daerah, telah lahir daerah-daerah baru hasil pemekaran baik dalam tingkat kota maupun provinsi, tentu saja tidak semua daerah baru tersebut mampu mandiri dalam hal mengurus keuangannya, bahkan beberapa daerah dari tahun ke tahun selalu mengandalkan pembiayaan untuk menutupi defisit anggarannya. Pemerintah melalui UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbang…
ABSTRAK HC
Penanganan sumber daya manusia dalam setiap organisasi harus terus dilaksanakan dan dikembangkan dari hanya sekedar dianggap sebagai faktor produksi ataupun pendukung kegiatan organisasi, menjadi sebuah potensi yang dapat didayagunakan secara maksimal. Dengan penataan sumberdaya manusia organisasi dengan baik maka tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pusat Penelitian Osea…
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah belum efektifnya pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Penghubung Provinsi NTB terhadap staf pada Seksi Promosi dan Informasi sehingga menjadi penghambat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas guna mewujudkan pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah Nusa Tenggara Barat di Anjungan NTB-TMII Jakarta secara maksimal. Penyelengg…
ABSTRAK LHC
Pariwisata merupakan salah satu potensi daerah yang apabila dikembangkan akan berdampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik itu berupa wisata alam maupun wisata buatan yang dapat dikembangkan untuk menjadi daya tarik wisata daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengembangan Destinasi Pariwisata dalam rangka meningka…
ABSTRAK LHC
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pemberdayaan wilayah Kabupaten Magelang Kodim 0705. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan dan hasil pemberdayaan wilayah dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan wilayah melalui program Bhakti TNI, Binwanwil serta Binkomsos. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui sejauh mana sinergi dan s…
Penelitian ini akan mencoba mengungkapkan setiap fenomena atau fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern dalam penatausahaan BMN di lingkungan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: mengetahui pelaksanaan sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik negara di lingkung…
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan tugasnya tentu dilengkapi dengan inventaris, sarana dan prasarana. Kelengkapan pendukung tersebut merupakan barang milik daerah. Saat ini dalam rangka penatausahaan barang milik daerah di Dinas PU Provinsi DKI Jakarta. Latar belakang reformasi bidang keuangan negara mencakup reformasi bidang Pengelolaan Barang Milik/kekayaan Neg…