Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi serta menentukan strategi untuk meningkatkan kompetensi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan RI. Penelitian ini menggunakan teori yang mengidentifikasi kepercayaan dan nilai, keahlian atau Keteram…
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran core value BerAKHLAK dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik di Kelurahan Bendungan Hilir, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Core Value tersebut mencakup nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Peneli…
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akuntabilitas kinerja serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitasnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Latar belakang penelitian ini merujuk pada hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 yang menunjukkan capaian skor sebesar 69,38 atau kategori “B”, dengan g…
Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat di Kabupaten Bogor telah menimbulkan tekanan ekologis yang signifikan, terutama terhadap ketersediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH memiliki peran vital sebagai komponen infrastruktur ekologis dalam mendukung kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan RTH yang b…
Buku ini menjelaskan perhubungan keuangan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Materi buku memuat hal-hal yang berkaitan dengan hubungan keuangan pusat-daerah, seperti azas-azas pemerintahan daerah, hubungan kewenangan pusat-daerah, obligasi daerah, pajak daerah, sumber-sumber pendapatan daerah, dan lain sebagainya.rn
Timbulnya masalah kebocoran, korupsi, penyalahgunaan wewenang di bidang keuangan negara, yang disebut-sebut sebagai dampak lemahnya administrasi dan pengawasan dalam perspektif peraturan perundang-undangan tidak selamanya dapat diterima. Justru faktor lain yang tidak kalah penting adalah sikap mental, agama budaya serta lemahnya etika masyarakat dan pejabat yang tidak amanah dalam mengemban tug…