Analisis Kinerja Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Kasus Direktorat Jenderal…

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai alat untuk mendukung strategi pembangunan nasional yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki kesejahteraan rakyat, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat berjalan efektif apabila didukung oleh penyerapan anggaran yang baik. Namun demikian, sampai saat ini penyerapan anggaran masih memiliki …

Analisis Manajemen Kinerja Pegawai Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum (PPS…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Kinerja Pegawai Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum (Ppsu) Di Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat. Komponen yang diteliti adalah apek perencanaan kinerja, pemantauan kinerja, tinjauan kinerja dan penilaian kinerja. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pe…

Analisis Konflik Organisasional di Sekertariat Badan Pengembangan Sumber Daya…

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana konflik organisasional dan bagaimana model manajemen konflik yang tepat di Sekretariat BPSDM Perhubungan sebagai salah satu bentuk organisasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan dalam penelitian ini ditemukan bahwa terjadi konflik organisasional yang berupa konflik intrapers…

Evaluasi Kinerja Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Teknologi In…

Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing dalam melaksanakan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor telah banyak melakukan perubahan, baik aturan, prosedur dan sistem pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Perubahan tersebut antara lain penerapan booking online, pembayaran melalui CMS (cash management system), integrasi alat uji dan drive thru …

Implementasi Kebijakan Pengalihan Jabatan Struktural Menjadi Jabatan Fungsion…

Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu instansi yang terdampak akan kebijakan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional yang bertujuan untuk penyederhanaan birokrasi sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 17 Tahun 2021. Proses pengalihan jabatan di Direktorat Jenderal Perkeretaapian menimbulkan beberapa permasalahan yaitu tugas dan fungsi jabatan fungsional tid…

Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan, Promosi Jabatan Dan Disiplin Kerja Terhada…

Edisi

-

ISBN/ISSN

1864001034

Deskripsi Fisik

107 hlm. : 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

059 TMSDA 2020

Analisis Beban Kerja Jabatan Penatalaksana Simak Barang Milik Negara (BMN) Ba…

Dalam sebuah organisasi diperlukan penataan beban kerja untuk setiap pegawai, sehingga terwujud pemerataan beban kerja. Analisis Beban Kerja (ABK) merupakan suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi untuk mengetahui dan menetapkan jumlah kebutuhan pegawai yang tepat pada suatu jabatan berdasarkan beban kerja yang dilaksanakan. ABK mengukur dan …

Pengaruh Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Personel Dinas Penera…

Kinerja organisasi adalah hasil akhir dari pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Kinerja personel dapat ditingkatkan dengan memberikan contoh pemimpin yang baik, memotivasi karyawan dan selalu memperhatikan karyawan dalam bekerja. Motivasi merupakan respon karyawan terhadap sejumlah pernyataan tentang keseluruhan usaha yang timbul dari dalam diri karyawan se…

Analisis Pengaruh Kedisiplinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Di Lingkun…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan keuangan yang berkualitas di Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana evaluassi pelaporan keuangan pada Pusat Penelitian Ke…

Analisis Aspek-Aspek Dalam Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta…

Merupakan sebuah kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun suatu laporan yang dibuat berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP dilaksanakan dengan tujuan agar dapat tercapainya penguatan akuntabilitas publik. Pelaksanaan peningkatan Akuntabilitas dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik terus dilakukan oleh semua Kementerian/Lembaga ter…