Sesuai dengan Pasal 23 E, 23 F, dan 23 G UUD 1945 dan UU No.15 Tahun 2004 serta Undang-Undang No.15 Tahun 2006, BPK memiliki mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan kewenangannya, BPK berhak menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Upay…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian internal kliring debet Divisi Sentra Operasi Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Aspek penelitian meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemanta…
Pengembangan Aparatur Sipil Negara merupakan suatu rangkaian kegiatan sangat penting dalam organisasi pemerintahan dalam rangka menjadikan aparatur sipil Negara yang mempunyai kemampuan handal dan professional dalam melayani masyarakat..Adapuntujuandaripelaksanaanpenelitianiniuntuk mengetahui tentang pengembangan aparatur sipil negarapada kantor LembagaAdministrasi Negara dalam studi kasus Satp…
Barang Milik Negara yang termasuk ke dalam kategori aset lancar yaitu berupa persediaan dalam bentuk barang atau perlengkapan dan merupakan kekayaan pemerintah yang diperoleh guna mendukung kegiatan operasional pemerintah. Persediaan yang ada diperoleh dengan menginvestasikan dana yang cukup besar oleh karena itu perlu dilakukan kebijakan atas pencatatan setiap keluar masuknya barang sebag…
Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Manajemen Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Manajemen Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial. Aspek yang diteliti terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan Rencana Kinerja, Penilaian Kinerja (Re…
Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik demi upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dibutuhkan suatu pengelolaan manajemen SDM dengan metode yang berkaitan dengan penilaian kompetensi yang objektif dan dapat diterima oleh organisasi, pimpinan maupun SDM pendukungnya. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawa…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2013 di Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat. Fokus permasalahan adalah Strategi seperti apa yang digunakan dalam Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013 di Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengk…
BPS maupun Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mengemban tugas pada organisasi pemerintah, rekrutmen pegawai diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Penerapan kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan untuk memperoleh pegawai yang berkualitas, yakni pegawai yang pintar, terampil dan memiliki kompetensi, dapat bekerja keras, kreatif, d…
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam pekerjaan tanpa membedakan jenis kelamin. Di BPS Pusat, hal ini nampak dari komposisi berimbang antara PNS laki-laki dan perempuan. Tetapi jika dilihat menurut jabatannya, terlihat proporsi yang tidak berimbang, dimana lebih dari 50 persen posisi jabatan Eselon …