Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemusnahan arsip periode 1968-2019 di Biro Umum Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kesenjangn antara regulasi dan implementasi menyebabkan penumpukan arsip, keterbatasan ruang simpan, dan inefisiensi pengelolaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi langsung di Record Center ANRI…
BRIN saat ini sedang mendorong kerjasama dan kolaborasi internasional melalui skema kemitraan-kemitraan dengan mitra dari luar negeri. Penyelenggaraan kerja sama ini diatur melalui Peraturan BRIN RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Direktorat Kemitraan Riset dan Inovasi menjadi pihak penyelenggara kemitraan riset dan inovasi d…
Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kawasan hutan, dengan studi kasus pada Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ? Lingkar Pekanbaru. Tujuannya adalah mengidentifikasi hambatan dalam implementasi kebijakan dan merumuskan strategi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi proyek strategis nasional. Penelitian kualitatif ini menggunakan keran…
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan aspek-aspek kebijakan yang diterapkan dalam penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan khususnya yang dilakukan pada pusat litbang dilingkungan Badan Litbang Kemendagri. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan Merilee S, Grindle, yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat terla…
Eksekusi barang bukti di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaksanakan secara proaktif oleh jaksa. Implementasi efisiensi telah berjalan sejak September 2024 hingga saat ini. Hasilnya, pada semester pertama tahun 2025, efisiensi tersebut tidak mengurangi efektivitas eksekusi barang bukti. Melalui pendekatan variabel Edward, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan efisiensi, antara lain: …
Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Melalui Kolaborasi Anita Sofiana, Ratri Istania, Bambang Giyanto anitasofiana123@gmail.com Politeknik STIA LAN Jakarta Keterlibatan anak dalam jaringan terorisme menghadirkan tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yan…
Secara nasional, realisasi penerimaan dari tagihan pajak dalam kasus kepailitan masih sangat rendah, hanya sekitar 18%. Hal ini dikarenakan adanya kompleksitas regulasi, lemahnya struktur kebijakan, dan rendahnya kapasitas teknis pelaksana menjadi kendala utama. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan studi kasus dan bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penagihan pajak …
Permasalahan sampah hingga saat ini masih belum teratasi, keberadaannya sangat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan aktivitasnya. Meningkatnya tonase sampah menunjukkan pengelolaan sampah belum maksimal, padahal konsep zero waste menekankan pengelolaan sampah di hulu, yang seharusnya dapat mengurangi pengangkutan sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nom…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan koordinasi dan supervisi penanganan korupsi. Sistem SPDP Online dibangun guna pelaporan penanganan korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan kepada KPK secara elektronik. Namun, implementasi sistem ini belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan merumuskan strategi optimalisasi Sistem SPDP Online di…
Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di DKI Jakarta merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai upaya dalam penataan sebagian jumlah dari PKL, maka diakomodasi di lokasi yang bernama Lokasi Binaan (Lokbin). Lokbin adalah prasarana dan sarana untuk kegiatan usaha mikro milik…