Setelah berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, dan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan aset negara/daerah, setiap daerah harus mengelola aset-asetnya dalam tertib administrasi, penegakan hukum, dan ketertiban fisik, untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam pengelolaan aset. Tesis ini menganalisis Evaluasi Proses Inventarisasi Barang M…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formasi jabatan struktural dalam perspektif gender pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, dan menganalisis sumber permasalahan melalui aspek kebijakan, organisasi, lembaga pendidikan, dan mekanisme. Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah formasi jabatan struktural dalam perspektif gender pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Ba…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan kepemimpinan dan motivasi berprestasi dengan kinerja pegawai baik secara parsial ataupun bersama-sama pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Hipotesis yang diuji adalah terdapat hubungan yang signifikan antara kepemimpinan dan motivasi berprestasi terhadap kinerja pegawai Direktorat Keselamatan Perke…
ABSTRAK LIHAT HARD COPY
Tesis ini membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara Pusat Jakarta. Faktor yang dimaksud adalah partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi, dan budaya organisasi. Data yang digunakan adalah data primer. Data primer berupa kuisioner dengan menggunakan metode survey. Responden dalam penelitian ini adalah pegawa…
Pusat Pengkaji dan Pengawasan Anggaran Pusat dan Daerah (P3APD) – Budget Office (BO) merupakan lembaga keahlian yang memberikuan dukungan pelaksanaan fungsi DPD. Lembaga ini memberikan dukungan professional kepada DPD RI sehingga tersedia informasi yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan khususnya terkait dengan fokus penggunaan dan pengelolaa…
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Penempatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Teluk Wondama. Latar belakang penelitian ini karena adanya indikasi masalah dalam penempatan pegawai yang belum sesuai seperti latar belakang pendidikan juga pangkat/golongan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penempata…
Implementasi kebijakan pendidikan tinggi adalah melaksanakan sebuah keputusan kebijakan, biasanya dikaitkan dengan sebuah perundang-undangan, disusun oleh kementerian pendidikan sebagai pemerintah eksekutif. Dalam implementasi kebijakan tersebut telah mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruksi…
Dengan dicabutnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum dan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta adanya penilaian maturitas SPIP di Li…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilakukan melalui metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, metode pungumpulan data yang dilakukan berupa wawancara dan telaah dokumen. Faktor-faktor yang diteliti yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokra…