Studi ini menganalisis pelaksanaan Kebijakan Klasifikasi Arsip, sebagaimana diuraikan dalam Keputusan Nomor 224 Tahun 2022 oleh Kepala BRIN, di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan pengaruhnya terhadap aksesibilitas arsip penelitian. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianali…
Implementasi kebijakan kearsipan digital di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan upaya strategis untuk meningkatkan pengelolaan arsip dan akses informasi hukum, namun hingga saat ini pelaksanaannya belum optimal akibat kendala komunikasi antarunit, keterbatasan sumber daya, disposisi pelaksana yang bervariasi, serta kompleksitas struktur birokrasi. Penelitian ini b…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi layanan cuti pegawai berbasis digital di Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Barat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan hak cuti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya dilakukan secara m…
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan, dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Arsip Nasional Republik Indonesia adalah memastikan seluruh arsip statis yang telah diserahkan telah diautentikasi dalam rangka menilai autentisitas naskah sebagai memori kolektif bangsa, dan sebagai manajemen risiko ke depan…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kelurahan Pondok Karya, Kota Tangerang Selatan. SPBE merupakan instrumen kebijakan strategis dalam mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Namun, pada tingkat kelurahan, im…
Transformasi Implementasi Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Menjadi Dewan Pertahanan Nasional Alvin Rayinda Pramasha, Neneng Sri Rahayu, Ratri Istania alvinrapr08@gmail.com, nenengsrirahayu@stialan.ac.id, ratri.istania@stialan.ac.id Transformasi kelembagaan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) menjadi…
Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di DKI Jakarta merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai upaya dalam penataan sebagian jumlah dari PKL, maka diakomodasi di lokasi yang bernama Lokasi Binaan (Lokbin). Lokbin adalah prasarana dan sarana untuk kegiatan usaha mikro milik…
SAKIP merupakan sistem yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja instansi pemerintah melalui perencanaan yang terukur, pelaksanaan yang akuntabel, serta pelaporan yang transparan. Urgensi dari penelitian ini terletak pada upaya untuk menganalisis proses penyelenggaraan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja, guna memastikan bahwa pelaksanaannya oleh u…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi implementasi kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada urgensi optimalisasi pelaksanaan lelang negara yang transparan, akuntabel, dan inklusif, terutama dalam konteks transformasi digital yang seda…
Partisipasi peserta didik berkebutuhan khusus di SDN Sukabumi Selatan 07 Jakarta Barat terus meningkat. Akan tetapi kondisi tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan capaian rapor pendidikan pada iklim inklusivitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi-kondisi yang menghambat dan mendukung optimalisasi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif, untuk …