Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi implementasi kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada urgensi optimalisasi pelaksanaan lelang negara yang transparan, akuntabel, dan inklusif, terutama dalam konteks transformasi digital yang seda…
Partisipasi peserta didik berkebutuhan khusus di SDN Sukabumi Selatan 07 Jakarta Barat terus meningkat. Akan tetapi kondisi tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan capaian rapor pendidikan pada iklim inklusivitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi-kondisi yang menghambat dan mendukung optimalisasi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif, untuk …
Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan permasalahan sistemik yang mengancam keselamatan serta kesejahteraan akademik mahasiswa. Meskipun 77% dosen mengakui adanya kekerasan seksual, sebanyak 63% kasus tidak dilaporkan, yang mencerminkan lemahnya respons institusional. Sebagai respons terhadap situasi ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan kebijakan Pe…
Sebagai salah satu kota metropolitan terpadat, Kota Bekasi memiliki banyak penduduk yang belum terdaftar dalam database kependudukan, terutama bagi warga yang berkebutuhan khusus. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan, sehingga hak-hak kependudukan mereka belum terpenuhi. Penyandang disabilitas sering kali menghadapi hambatan dalam menga…
Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis digital. Sebelum adanya Aplikasi SIMPPD, proses pelaporan dan monitoring terkait target dan capaian yang dilakukan Perangkat Daerah, masih dilakukan dengan cara manual, hanya berupa rekapan Excel. Namun, melalui penerapan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD), pelaporan dan monitoring dapat …
Setjen DPR RI menghadapi sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan jadwal retensi arsip, khususnya arsip elektronik/digital. Meskipun berbagai kebijakan terkait jadwal retensi arsip telah ditetapkan, dalam implementasinya masih ditemui kendala yang signifikan. Ketidakefisienan dalam pengelolaan arsip digital menyebabkan storage data server penuh, menjadikan keperluan untuk mengeluarkan …
Peraturan Bakamla Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Bakamla RI diberlakukan kepada seluruh pegawai Bakamla, termasuk pegawai perbantuan, TNI dan Polri. Namun, tunjangan kinerja bagi pegawai perbantuan masih rendah dibandingkan dengan ASN, TNI dan Polri yang berada di dalam struktur organisasi. Perbedaan TNI dan Polri yang memiliki latar bel…
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pegawai negeri sipil melaksanakan program tugas belajar khususnya yang didanai oleh lembaga pemerintah atau non pemerintah serta memberikan rekomendasi dalam meningkatkan implementasi program tugas belajar di Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Faktor-faktor ini dianalisis berdasarkan …
Penelitian bertujuan untuk menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir yang diatur dalam Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Karhutla. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Varn Horn. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk…
Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) merupakan salah satu inovasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mendorong kemudahan berinvestasi. Dinas Penanaman Modal atau DPMPTSP Kota Tangerang bisa dengan baik menjalankan kebijakan sesuai dengan aturan yang tertulis. Peneliti memiliki tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aspek ketepatan kebijakan, ketepa…