Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan aspek-aspek kebijakan yang diterapkan dalam penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan khususnya yang dilakukan pada pusat litbang dilingkungan Badan Litbang Kemendagri. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan Merilee S, Grindle, yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat terla…
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara serta melalui turunannya yaitu Peratura Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga maupun secara khusus tanpa terkecuali adalah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk melaksanakan sistem merit dalam pengelolaan SDMnya, terutama pengelolaan ASN Dipek…
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses penatausahaan barang milik negara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta sebagai unit kerja yang yang menguasai barang milik Negara (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang). Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. dan proses pengumpulan data menggunakan tekni…
Pengukuran kinerja organisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan pencapaian yang sudah dialami oleh organisasi. Salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran tersebut adalah dengan menggunakan Balanced Scorecard. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja organisasi BKPM jika dinilai dengan menggun…
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman informasi tentang hubungan tingkat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemeriksa keuangan negara kemudian tingkat pengaruh transparansi terhadap kinerja pemeriksa keuangan negara serta tingkat pengaruh akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama terhadap kinerja pemeriksa keuangan negara pada Auditorat Utama Keuangan Negara V Badan…
Tugas Pembantuan merupakan salah satu asas penyelenggaraan sistem pemerintahan selain asas Desentralisasi dan asas Dekonsentrasi. Pengertian Tugas Pembantuan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia den…
Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan instrumen baru, Good Corporate Governance (GCG) untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Sehubungan dengan tata kelola perusahaan yang baik tersebut pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 …
ABSTRAK LHC
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Impelementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Atap Pada Kota Administrasi Jakarta Barat. Fokus Permasalahan adalah Bagaimanakah Implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Atap Pada Kota Administrasi Jakarta Barat ? Penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Atap Pada Kota Administrasi Jakarta Barat. …