Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi untuk mendukung tata kelola yang efektif, akuntabel, dan berbasis risiko. Namun, implementasi Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi di LPSK masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut serta m…
Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pengelolaan proses bisnis dalam penataan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Kejaksaan RI. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah dokumen SOP AP yang belum terintegrasi dengan Peta Proses Bisnis, adanya tumpang tindih SOP antara pusat dan daerah, serta belum optimalnya reviu dan validasi substansi SOP A…
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis e-Kinerja di Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Lembaga Administrasi Negara (BHOSDM LAN), beserta strategi, faktor pendukung, dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan tujuh informan …
Implementasi Kebijakan Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Kegiatan Pemeliharaan Jalan Tahun Anggaran 2025 Melalui E-Purchasing Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menghadapi dinamika regulasi, koordinasi antarunit, dan keterlibatan berbagai aktor dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengadaan jasa konstruksi dalam kegiatan pem…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Merauke, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Latarbelakang dilakukan peneli…
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius di Indonesia, dengan data SNPHAR dan SIMFONI PPA menunjukkan tren peningkatan kasus pada 2022-2024 dan kekerasan seksual mendominasi hampir separuh kasus kekerasan anak secara nasional pada 2024. Pemerintah menetapkan Stranas PKTA melalui Perpres No. 101/2022, dengan Strategi 6 tentang Ketersediaan dan Akses Layanan Terintegrasi sebagai…
Kota Jakarta merupakan wilayah metropolitan yang mengalami peningkatan angka urbanisasi dan berimplikasi pada meningkatnya kepadatan penduduk, dan bertambahnya kebutuhan masyarakat akan ruang publik yang memadai. Di tahun 2025, Pemprov DKI Jakarta mengimplementasikan kebijakan Aktivasi Taman 24 Jam dengan menyasar beberapa taman kota, salah satunya adalah Taman Menteng. Penelitian ini bertujuan…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan penanganan ATS di Rumpin serta merumuskan strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Data diperoleh melalui wawancara sem…
Implementasi Kebijakan Pelatihan Kepemimpinan di Instituto Nacional da Administra??o P?blica (INAP) Timor-Leste Belarmino da Costa Belarm897@gmail.com Politeknik STIA LAN Jakarta Implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur sipil negara. Di Timor-Leste, kebijakan ini dilaksanakan oleh Instituto Nacional da …
Penelitian ini membahas strategi implementasi kebijakan pengembangan kemasan produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Lebak melalui Rumah Kemasan SINTESA. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kualitas kemasan dalam meningkatkan daya saing produk UMK, sementara pelaksanaan layanan kemasan di Kabupaten Lebak masih menghadapi berbagai hambatan operasional dan kelembagaan. Kabupat…