Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya daya serap pinjaman dari ADB pada Kementerian Dalam Negeri (pinjaman ADB No. 1964-INO untuk Sustainable Capacity Building for Decentralization Project (SCBDP) dan No. 2193 INO untuk Local Government Finance and Governance Reform - Sector Development Project (LGFGR-SDP)), mengetahui bagaimana masing-masi…
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dampak pemekaran daerah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten dan Kota Bekasi. Kesejahteraan ekonomi diukur dengan laju pertumbuhan PDRB, laju inflasi dan pendapatan per kapita. Sedangkan aspek kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur dengan Angka Partisipasi M…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pelaksanaan anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2014 dengan melihat dari aspek Implementasi, Manfaat dan Konteks. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 tahun 2011. Sedangk…
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengelolaan aset Negara dalam hal ini adalah Barang Milik Negara (BMN). Sebagai telaahan penelitian memfokuskan pada “Pengelolaan Aset Tetap hasil kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Dalam Negeri yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan”. Penelitian menggunakan analisa data secara kualitatif, yaitu hasil jawaba…
Setiap daerah diharapkan memiliki kemampuan dalam menggali potensi-potensi keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Pajak yang termasuk didalamnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU Nomor 33 Tahun 2004 pengalokasia…
Tugas Pembantuan merupakan salah satu asas penyelenggaraan sistem pemerintahan selain asas Desentralisasi dan asas Dekonsentrasi. Pengertian Tugas Pembantuan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia den…
Manusia unggul merupakan sebuah kebutuhan yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah, untuk menghadapi globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi tanpa batas ruang dan waktu. Salah satu indicator keberhasilan visi pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusianya. Lembaga pendidikan adalah sara…
Tesis ini membahas strategi meningkatkan investasi di daerah Kabupaten Batang Jawa Tengah dilihat dari aspek kelembagaan daerah. Tema ini menjadi penting karena investasi menjadi tulang pungguh penggerak ekonomi daerah, sementara di satu sisi yang lain peraturan berkenaan dengan kelembagaan investasi nampak tidak begitu mendukung secara signifikan bagi upaya percepatan penanaman modal di daerah…
Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemecahan kebutuhan jasmaniah, rohanian dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia. …
ABSTRAK LHC