Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta penyelenggaran negara yang bersih, bebas korupsim kolusi dan nepotisme (KKN). Agenda penting dalam reformasi birokrasi adalah perbaikan pemerintah dan sistem manajemen, dimana salah satu program pentingnya adalah penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Komitmen nyata dari akuntabilitas d…
Laporan keuangan pemerintah memiliki peran dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah merupakan tujuan penting dalam reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik, maka komponen laporan keuangan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang disyaratkan oleh kete…
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (OSS) pada tanggal 9 Juli 2018 dan dilaunching di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta dilimpahkan ke Badan Koordinasi Penanaan Modal (BKPM) tanggal 2 Januari 2019 untuk pelaksanaannya, sehingga B…
Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu area penting meningkatkan perwujudan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut Kementerian menerapkan Balanced Scorecard (BSC) dalam pengelolaan kinerja. BSC adalah tools dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan good governance sekaligus merupakan das…
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Pada Biro Keuangan, yaitu sejauhmana faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi Permensesneg di Biro Keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja impl…
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, diharapkan pemerintah …
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti adakah pengaruh kompetensi pegawai dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di Biro Kepegawaian Setjen Kemhan, dengan menggunakan satu variabel terikat yaitu kinerja Pegawai serta dua variabel bebas yaitu kompetensi pegawai dan motivasi kerja. Locus dalam penelitian ini dilakukan di Biro Kepegawaian Setjen Kemhan, menggunakan metode deskriptif…
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan dana desa dalam rangka menilai efektivitas penggunaan Dana Desa tahun 2018 dalam pembangunan desa pada 3 desa di Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari. Penelitian dilaksanakan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, obersevasi, dan telaah dokumen. Ada lima aspek yang diteliti, yaitu : pembangunan,…
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti adakah pengaruh stres kerja dan beban kerja terhadap kinerja pegawai di Biro Kepegawaian Setjen Kemhan, dengan menggunakan satu variabel terikat yaitu kinerja Pegawai serta dua variabel bebas yaitu stres kerja dan beban kerja. Locus dalam penelitian ini dilakukan di Biro Kepegawaian Setjen Kemhan, menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan …