Pengaruh Proses Penyusunan Anggaran/Penganggaran Dan Kompetensi Aparat Pengaw…

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta merupakan Aparat Pengawasan Internal pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat diharapkan dapat membantu manajemen pemerintahan dalam rangka peng…

Evaluasi Penerapan Pendidikan Dan Pelatihan Pada Direktorat Jenderal Perhubun…

Penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi pendidikan dan pelatihan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Pengembangan kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Evaluasi dilakukan menggunakan Model Kirkpatrick yang mencakup empat tingkat: reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Penelitian ini meng…

Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja Biro Sumber Daya Manusia Badan Pemerik…

Penyusunan anggaran Biro Sumber Daya Manusia TA 2022 tidak terlepas pada batas waktu penyusunan anggaran yang telah ditentukan. Permasalahan yang sering timbulpada saat penyusunan anggaran adalah kurangnya koordinasi antar bagian, sehinggaberdampak kepada keterlambatan penyampaian anggaran kepada Biro Keuangan. Hal ini berdampak pula pada pelaksanaan penyerapan anggaran pada tahun 2022. metodep…

Efektivitas Aplikasi Srikandi Dalam Penciptaan Surat Di Lingkungan Inspektora…

Edisi

-

ISBN/ISSN

2114321133

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

086 SAPN 2023

Penganggaran Berbasis Kinerja Di Badan Dan Pelatihan Keuangan Tahun Anggaran …

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 yang menegaskan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun menggunakan tiga pendekatan, yaitu: (1) Anggaran Terpadu (unified budget); (2) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM/medium term expenditure framework); dan (3) Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK/performance based budgeting). Ketiga pendekatan penganggaran ters…

Implementasi Pengolaan Arsip Dimanis Pada Biro Umum Badan Tenaga Nuklir Nasio…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arsip dinamis di Biro Umum Badan Tenaga Nuklir Nasional. Ditinjau dari jenis datanya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan deskriptif kualitatif Hasil analisis data memperoleh temuan penelitian, terhadap aspek-aspek penelitian dapat ditarik kesimpulan umum, bahwa arsip dinamis di Biro Umum Badan Tenaga Nuklir Nasion…

Manajemen Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Satuan Pembekalan Angkutan Kodam Ja…

Kendaraan sebagai salah satu unsur pendukung dalam setiap pelaksanaan tugas dilingkungan Republik Indonesia dalam lingkup wilayah Ibukota Jakarta membutuhkan adanya pemeliharaan, mengingat kendaraan dinas tersebut dipergunakan secara terus menerus yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas atau kerusakan. Dalam pemeliharaan kendaraan tersebut membutuhkan manajemen yang baik, dimana dalam penul…

Kebijakan Bakamla Dalam Penguatan Pengawasan Terhadap Perairan Indonesia Yang…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Bakamla Dalam Penguatan Pengawasan Terhadap Perairan Indonesia Yang Berbatasan Dengan Perairan Negara Lain (Studi Kausus Kamla Zona Maritim Barat) Fokus permasalahan adalah BagaimanaKebijakan Bakamla Dalam Penguatan Pengawasan Terhadap Perairan Indonesia Yang Berbatasan Dengan Perairan Negara Lain (Studi Kausus Kamla Zona Maritim Barat)? Metod…

Evaluasi Kualitas Pelayanan Trans Jakarta Busway

Penelitian ini berjudul Evaluasi Kualitas Pelayanan Transjakarta Busway dan akan membahas tentang permasalahan dalam kenyataan operasionalnya untuk transportasi umum massal, transjakarta yang awalnya diusung dan diharapkan memecahkan salah sistem transportasi umum di Jakarta yang sudah sangat memprihatinkan, diakibatkan kualitas pelayanan yang buruk. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji leb…

Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Pusat Statistik

Sampai dengan tahun 2008 implementasi peganggaran berbasis kinerja di Indonesia belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pada tahun 2009 dikeluarkan Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangun Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan nomor 0142/M.PPN/06/2009 dengan perihal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran. Badan Pusat Statistik …