Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus diberi kewenangan yang lebih besar dalam bidang perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan kewenangan tersebut pemerintah pusat mengesahkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi te…
Kota Tangerang merupakan salah satu Kota Metropolitan yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini secara langsung mempengaruhi tingkat kebutuhan akan layanan publik baik kualitas maupun kuantitasnya. Guna memenuhi kebutuhan layanan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya yang pada a…
Inti dari Pemerintahan adalah sistem birokrasi, sistem birokrasi sangat diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menjalankan fungsi regulasi, alokasi, distribusi, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam kenyataanya keberadaan birokrasi pemerintah sering kali dipandang bagai “ dua sisi mata uang”, selain dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan se…
ABSTRAK LHC
ABSTRAK LHC
Implementasi kebijakan komunitas belajar di SMK swasta DKI Jakarta menghadapi tantangan. Data Survei Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan tahun 2023 menunjukkan SMK adalah jenjang dengan tantangan terbesar di DKI Jakarta dengan 35,7% sekolah belum memiliki komunitas belajar dan 35,3% guru tidak terlibat aktif. Penelitian ini bertujuan menelaah faktor penyebab permasalahan implementasi kebijak…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan pengamanan aset tetap tanah dan bangunan di PT Rajawali Nusantara Indonesia/ID FOOD (Persero) serta merancang model pelaksanaan pengamanan aset yang optimal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap delapan key i…
Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab belum optimalnya penerapan manajemen risiko dalam pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta merumuskan strategi optimalisasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh dari sumber primer melalui wawancara mendalam dengan informan yang…