Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang pengelolaan barang rampasan negara hasil tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan penelitian melalui metode kualitatif dengan studi deskriptif, dikumpulkan data sekunder serta dilakukan wawancara mendalam, untuk selanjutnya dianalisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan dalam pengelolaan barang rampasan ne…
Latar belakang Permasalahan Penelitian adalah adanya perubahan undang-undang pajak daerah dari, undang-undang nomor 34 tahun 2000 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah maka jenis pajak daerah Kabupaten/ Kota menjadi bertambah salah satu diantaranya yaitu pajak air tanah yang sebelumnya merupakan pajak daerah untuk Provinsi. Dengan diberlakukannya Un…
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas 1 Jakarta Utara salah satu instansi pemerintah yang menangani pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara terletak di jalan sungai landak nomor 7 Cilincing, Jakarta Utara. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas 1 Jakarta Utara mempunyai permasalahan terkait dengan pengelolaan benda sitaan …
Tingkat kemudahan memulai usaha atau ease of starting a business (EOSB)merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mewujudkan peningkatan peringkat Ease of Doing Business Republik Indonesia agar dapat berada di peringkat 40 besar dunia, sesuai dengan program pemerintah saat ini. Namun kenyataannya terdapat beberapa permasalahan terkait EOSB ini seperti peringkat EOSB berada di peri…
Penatausahaan Barang Milik Negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan, yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara. Dalam kaitannya dengan Laporan Keuangan, proses pencatatan Barang Milik Negara merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus akuntansi pemerintahan pemerintah pusat, yang menjadi salah satu unsur penentu terwujudnya…
Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta penyelenggaran negara yang bersih, bebas korupsim kolusi dan nepotisme (KKN). Agenda penting dalam reformasi birokrasi adalah perbaikan pemerintah dan sistem manajemen, dimana salah satu program pentingnya adalah penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Komitmen nyata dari akuntabilitas d…
Penelitian terhadap Analisis Kinerja Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat sampai saat ini menjadi sangat penting karena memiliki nilai yang sangat strategis. Penelitian ini dapat dilator belakangi oleh adanya beberapa asumsi faktor-faktor penyebab menghambat maupun mendukung kinerja Petugas Penanganan Pra…
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas strategi pengembangan Industri Kecil menengah (IKM) di Kota Tanjungpinang. Yang menelatarbelakangi penelitian ini adalah kondisi IKM di Tanjungpinang mengindikasikan bahwa IKM belum siap bersaing dengan produk IKM nasional bahkan produk IKM manca negara yang beredar di pasar Tanjungpinang. Hal ini terlihat dari adanya penyusutan jumlah …
Inspektorat Jenderal KKP merupakan organisasi publik yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penerapan Balanced Scorecard yang di lakukan selama ini hanya dengan 3 perspektif (perspektif pelanggan, perspektif proses internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran). Balanced Scorecard ini tidak mengakomodir perspektif keuangan. …
Penerapan Reformasi Birokrasi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilaksanakan. Secara umum tujuan reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah untuk menjadikan kinerja birokrasi KKP menjadi lebih efektif dan efisien melalui pendekatan yang sistematik untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan aparatur negara yang bersih, professional, da…