Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 di Kementerian Dalam Negeri. Fokus Permasalahan adalah Bagaimana Evaluasi Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 di Kementerian Dalam Negeri ? Penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu Evaluasi Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20…
Tesis ini menganalisa implementasi anggaran berbasis kinerja di lembaga ilmu pengetahuan Indonesia. Penelitian ini menganalisa implementasi anggaran berbasis kinerja dengan melihat 8 aspek implementasi anggaran berbasis kinerja, yaitu (1) Penetapan sasaran strategis, (2) Penetapan Program, Outcome, Kegiatan, Output, (3) Penetapan indikator kinerja utama program dan indikator kinerja kegiatan, (…
Kinerja pegawai merupakan penilaian yang dilakukan terhadap pegawai dalam suatu organisasi. menurunnya kinerja pegawai juga akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Penilaian ini dilakukan agar pegawai melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan visi dan misi suatu organisasi. Kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya besaran remunerasi dan Mo…
Menghadapi meningkatnya persaingan antar organisasi yang semakin tajam, kepesatan dan interaksi global, juga tuntutan perubahan pelayanan seperti yang ditetapkan pada Pasal 15 Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009, diperlukan suatu perbaikan sistem kerja, sistem manajemen yang konsisten. Direktorat Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) menyikapi kond…
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Wondama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melukiskan keadaan subyek melalui wawancara terkait dengan kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatih…
Latar belakang Permasalahan Penelitian adalah adanya perubahan undang-undang pajak daerah dari, undang-undang nomor 34 tahun 2000 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah maka jenis pajak daerah Kabupaten/ Kota menjadi bertambah salah satu diantaranya yaitu pajak air tanah yang sebelumnya merupakan pajak daerah untuk Provinsi. Dengan diberlakukannya Un…
Salahsatu agenda reformasi birokrasi adalah peningkatan kinerja aparatur sebagai pelayan publik, melalui penerapan prinsip merit sebagai tolak ukur pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara yang di dalamnya terdapat aspek manajemen kinerja. Oleh karenanya manajemen kinerja aparatur suatu hal yang penting sebagai tolak ukur ketercapaian tujuan organisasi. Tujuan penelitian adalah untuk mengana…
Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Bogor Tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan aspek-aspek penelitian a) penguatan kelembagaan dan b) klaster hak anak, yang terdiri dari : 1) Sub aspek hak sipil dan kebebasan, 2) Sub aspek lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 3) Sub aspek kesehatan dasar dan kesejahter…
Analis Kepegawaian merupakan salah satu jabatan fungsional tertentu yang pembinaannya berada di bawah Badan Kepegawaian Negara (BKN), khususnya di Direktorat Pembinaan Jabatan Analis Kepegawaian. Jabatan fungsional Analis Kepegawaian terbentuk pada tahun 2006 yang disahkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 tahun 2006. Analis Kepegawaian berkedudukan sebagai pelaksana…
Sebagai salah satu instansi/lembaga pemerintah, Sekretariat Jenderal MPR RI terus berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) pendukung organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian kepada Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Selain dukungan kepada Majelis, Sekretaris Jenderal MPR juga memb…