Tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI, perkaranya diproses, diperiksa, dituntut dan diadili serta diputus melalui sidang Pengadilan di muka Majelis Hakim Militer di lingkungan Peradilan Militer sesuai UU No. 31/1997 dan KUHPM, yang dapat menjatuhkan hukuman / Pidana Mati ; Pidana Penjara dan Pidana Tambahan Pemecatan dari dinas militer. Apabila Terpidana dipecat dari dinas keprajurita…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Bagian Fasilitas Bangunan Biro umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi empiris dengan pendekatan penelitian kuantitatif asosiatif dengan metode survey explanatif. Untuk mendapatkan d…
Pendidikan dan latihan penerbang Polri belum dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan, sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan para penerbang yang berdampak pada kompetensi, profesionalisme juga keselamatan penerbangan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kondisi pendidikan dan latihan penerbang Polri yang dilaksanakan saat ini berdasar pada Perkap Nomor.14 tahun 2015…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa efektivitas pelayanan IMB 3.0 (IMB 3 jam) di Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamata Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat belum optimal, yang akan dilihat dari faktor aturan, faktor sarana pelayanan, faktor organisasi dan faktor kesadaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dengan teknik pe…
Banyak faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Pegawai Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan pekerjaan, Para pemangku kebijakan di Lingkungan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral berupaya meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai. Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Pe…
Setelah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, setiap daerah harus mengelola barang milik daerahnya salah satunya adalah penatausahaan barang milik daerah. Tesis ini menganalisis Evaluasi Penatausaha…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Bimas Kristen Keenterian Agama RI sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Penerapannya melalui Sistem Informasi Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan cara observasi, wawancara dan studi literature. Hasil penelitian men…
ABSTRAK LIHAT HARD COPY
Biro Umum adalah salah satu motor penggerak Kementerian Perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan pegawai kantor pusat. Sebagai salah satu penggerak organisasi, Pegawai Biro Umum dituntut adanya disiplin kerja yang optimal untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang di berikan. Hasil Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana disiplin pegawai…
Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas SDM pelayanan, mengingat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pelayanan memiliki peran strategis sebagai pendorong (key leverage) dari reformasi birokrasi. Arah kebijakan pembangunan di bidang aparatur negara pada RPJMN 2010-2014 adalah Meningkatkan profesionalisme, netralit…