Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengalihan BPHTB menjadi Pajak Daerah di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder akan dianalisa secara deskriptif denga…
Tesis ini mengangkat dan berusaha menjelaskan apakah motivasi dan kepuasan kerja pengembangan karier dan kompensasi dapat mempengaruhi komitmen pegawai negeri sipil staf personel mabes TNI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap komitmen pegawai negeri sipil yang berdinas di spers Mabes TNI. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam ker…
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
ABSTRAK LIHAT HARD COPY
Program Pengelolaan Produksi Kedelai adalah suatu program pendekatan dalam pengelolaan lahan, air, tanaman kedelai, organisme pengganggu tanaman dan iklim secara terpadu serta berkelanjutan dalam upaya peningkatan produktivitas, pendapatan petani dan kelestarian lingkungan. Secara tujuan untuk mendukung peningkatan produksi kedelai nasional dalam rangka mencapai target program percepatan pening…
Laporan keuangan pemerintah memiliki peran dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah merupakan tujuan penting dalam reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik, maka komponen laporan keuangan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang disyaratkan oleh kete…
Aset tanah merupakan aset yang paling sulit dalam pengelolaannya, hal ini dikarenakan tanah yang dimiliki oleh pemerintah banyak ragamnya dengan status penggunaan yang juga beragamkepentingan terhadap aset tanah yang dimiliki pemerintah serta sejarah perolehan tanah pemerintah daerah yang tidak memilki rekam jejak atau dokumen yang valid. Produktifitas tanah sudah semakin tinggi melihat keperlu…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Struktur Organisasi pada Kabupaten Kepulauan Seribu yang dimana pada kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mendapatkan pelimpahan 8 (delapan) urusan pemerintahan yaitu urusan Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kehutanan, Bina Marga, Kepemudaan dan Olahraga, Koperasi Usaha mikro dan menengah, Perdagangan sejalan dengan pelimpahan tersebut berdasarka…