Kebijakan Pemerintah tentang implementasi e-government menekankan untuk menggunakan informasi teknologi di instansi pemerintah pusat maupun daerah, yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Demikian halnya di bidang kepegawaian, pemanfaatan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bidang pengolahan data dan pengelolaan informasi kepegawaian, sehingga…
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai daerah otonomi dan sebagai ibukota negara memiliki permasalahan yang multikompleks dalam mewujudkan layanan kepada warganya, untuk itu diperlukan kualitas kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi agar dapat melakukan pembenahan diberbagai aspek diantaranya sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan kebijakan yang diperlukan sehin…
Polisi National Timor Leste dibentuk dengan memiliki tugas pokok sebagai pelindung, pengayom dan pembimbin masyarakat dimana dicamtumkan dalam pasal 147 Konstitusi Republik Timor Leste (RDTL) dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum. Sehubungan dengan keberadaan Polisi Nasional Timor Leste (PNTL) mempunyai arti yang sangat penting dan strategis dalam membantu memberikan pelayanan umu…
ABSTRAK LHC
ABSTRAK LHC
Dinas PKP Provinsi DKI Jakarta adalah instansi yang ditunjuk perundang-undangan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Sebagai salah satu pelaksana di lapangan adalah petugas operasional yang lingkup kerjanya berhadapan dengan kondisi yang mengancam jiwa, maka pelatihan yang didapatkan oleh masing-masing petugas operasional harus mampu mencak…
Adanya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 19c/HP/XIV/05/2016 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Untuk Temuan Barang Milik Negara Hilang dan Belum Ditindak Lanjuti Proses Penyelesaiannya sebesar Rp.415juta, Biro Umum telah menindaklanjuti penyelesaiannya bersama Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) KPU RI untuk BMN yang hilang pada Sekretariat Jenderal KPU dan Laporan hasi…