Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan KMK Nomor 222 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi di Kementerian Keuangan dan merumuskan strategi untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Penelitian berfokus pada penerapan pedoman komunikasi yang konsisten dan mengatasi tantangan seperti ketidaksesuaian implementasi, keterbata…
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu penerapan Core Values AKHLAK yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif untuk meningkatkan kinerja PT. PELNI (Persero) Tanjung Priok, serta untuk menentukan strategi peningkatan Core Values AKHLAK yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif untuk meningkatkan …
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji tentang
Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pelaporan kegiatan dan anggaran serta menentukan strategi yang tepat dalam mengatasi faktor-faktor penghambat implementaasi Juklak pelaporan hasil kegiatan pada Kementerian PPN/Bappenas. Metodologi yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui; 1). waw…
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan implementasi dan menentukan strategi implementasi kebijakan pelayanan pengaduan hak asasi manusia di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kebijakan pelayanan pengaduan merupakan pedoman yang berisi kaidah penyelenggaraan pelayanan pengaduan. Mengacu pada penilaian Kementerian PAN RB dan hasil Survei Layanan…
Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi rendahnya kemampuan nelayan dan bagaimana strategi meningkatkan kemampuan nelayan di Kabupaten Subang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan November 2023 di Kabupaten Subang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan teori Asset Based Community Development. Data yang digunakan berup…
Adalah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Ketentraman Masyarakat. Untuk mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah diperlukan adanya melindungi warga kota dan prasarana kota berserta kelengkapannya, untuk menyadarkan masyarakat dalam ketertiban umum. Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dukungan Satpol PP dan p…
SDGs dalam goals ke 14 menyebutkan tentang pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu permasalahan penuntasan penggunaan alat tangkap dilarang menjadi salah satu program prioritas dalam Program Kebijakan Ekonomi Biru oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pukat hela adalah jenis mini trawl yang dilarang d…