Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia. Kerentanan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi berdampak langsung terhadap keberlangsungan pelayanan publik akibat kerusakan infrastruktur dan BMN (BMN). Pemerintah telah menerapkan skema asuransi BMN sejak 2019 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019, …
Secara nasional, realisasi penerimaan dari tagihan pajak dalam kasus kepailitan masih sangat rendah, hanya sekitar 18%. Hal ini dikarenakan adanya kompleksitas regulasi, lemahnya struktur kebijakan, dan rendahnya kapasitas teknis pelaksana menjadi kendala utama. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan studi kasus dan bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penagihan pajak …
Permasalahan sampah hingga saat ini masih belum teratasi, keberadaannya sangat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan aktivitasnya. Meningkatnya tonase sampah menunjukkan pengelolaan sampah belum maksimal, padahal konsep zero waste menekankan pengelolaan sampah di hulu, yang seharusnya dapat mengurangi pengangkutan sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nom…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu penetapan standar, pengukuran hasil, pembandingan, dan tindakan korektif, dengan merujuk pada regulasi terbaru. Meskipun mekanis…
Studi ini bertujuan menganalisis proses orientasi (onboarding) pegawai TI baru di Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan (UPT Pusdatin Pendidikan) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan onboarding pegawai dan mengidentifikasi strategi pelaksanaan onboarding yang efektif. Pendekatan penelitian k…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan koordinasi dan supervisi penanganan korupsi. Sistem SPDP Online dibangun guna pelaporan penanganan korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan kepada KPK secara elektronik. Namun, implementasi sistem ini belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan merumuskan strategi optimalisasi Sistem SPDP Online di…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat digitalisasi arsip, yang mana digitalisasi merupakan salah satu aspek penting pada implementasi e-government serta penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang dapat diterapkan dalam digitalisasi arsip aktif guna mendukung pelaksanaan e-government secara efektif dan efisien. Penelitian ini merujuk…