Permukiman kumuh merupakan permukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat Jakarta menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia dengan 10,684,000 jiwa dan dengan tingginya populasi tersebut juga memunculkan berbagai masalah, sa…
Pelayanan koperasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri masih menghadapi sejumlah permasalahan terkait kepuasan anggota, seperti keterbatasan keandalan pelayanan, kurangnya konsistensi operasional, serta masih tingginya tingkat bunga pinjaman dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa kualitas layanan koperasi belum sepenuhnya memenuhi harapan anggota. Penel…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses partisipasi masyarakat dalam Program Kampung Iklim (Proklim) RW 07 Kembangan Utara, baik pada tahap pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diatur dalam Permen LHK No. 84 Tahun 2016, dalam rangka mit…
Permasalahan kesejahteraan masyarakat perkotaan masih menjadi tantangan utama pembangunan akibat ketimpangan sosial, kepadatan penduduk, dan keterbatasan ruang publik. Untuk menjawab hal ini, pemerintah mengimplementasikan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) sebagai upaya pemberdayaan berbasis keluarga. Program diterapkan di Kelurahan Cipete Utara, Jakarta Selatan, guna meningkatkan kuali…
Jumlah penduduk DKI Jakarta setiap tahunnya mengalami peningkatan yang mengakibatkan tingginya kepadatan penduduk di wilayah DKI Jakarta. Tingginya kepadatan penduduk memberikan dampak yang signifikan pada permasalahan di setiap aspek kehidupan masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan, meningkatnya angka anak putus sekolah, meningkatnya kriminalitas, permukiman padat dan kumuh, hingga menutu…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengelolaan arsip pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan (Ditwasdar PO), khususnya dalam proses penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan arsip aktif. Selain itu untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip di lingkungan kerja instansi tersebut…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi layanan cuti pegawai berbasis digital di Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Barat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan hak cuti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya dilakukan secara m…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Kondisi ini diduga dapat dipengaruhi oleh persepsi terhadap korupsi pajak dan efektivitas modernisasi sistem administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi korupsi pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib paja…
Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, namun bagi sektor informal keikutsertaan dalam melindungi tenaga kerja masih belum merata. BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk mensejahterakan pekerja dengan memberikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Customer Relationship Management (CRM) dan…
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program induksi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2022, serta merumuskan strategi pengembangan program di masa mendatang. Program induksi memiliki peran penting dalam membantu CPNS beradaptasi dengan budaya organisasi, memahami nilai- nilai ASN Ber-AKHLAK, dan meningkatkan kesiapan …