Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan, dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Arsip Nasional Republik Indonesia adalah memastikan seluruh arsip statis yang telah diserahkan telah diautentikasi dalam rangka menilai autentisitas naskah sebagai memori kolektif bangsa, dan sebagai manajemen risiko ke depan…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kelurahan Pondok Karya, Kota Tangerang Selatan. SPBE merupakan instrumen kebijakan strategis dalam mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Namun, pada tingkat kelurahan, im…
Transformasi Implementasi Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Menjadi Dewan Pertahanan Nasional Alvin Rayinda Pramasha, Neneng Sri Rahayu, Ratri Istania alvinrapr08@gmail.com, nenengsrirahayu@stialan.ac.id, ratri.istania@stialan.ac.id Transformasi kelembagaan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) menjadi…
Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di DKI Jakarta merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai upaya dalam penataan sebagian jumlah dari PKL, maka diakomodasi di lokasi yang bernama Lokasi Binaan (Lokbin). Lokbin adalah prasarana dan sarana untuk kegiatan usaha mikro milik…
SAKIP merupakan sistem yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja instansi pemerintah melalui perencanaan yang terukur, pelaksanaan yang akuntabel, serta pelaporan yang transparan. Urgensi dari penelitian ini terletak pada upaya untuk menganalisis proses penyelenggaraan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja, guna memastikan bahwa pelaksanaannya oleh u…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi implementasi kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada urgensi optimalisasi pelaksanaan lelang negara yang transparan, akuntabel, dan inklusif, terutama dalam konteks transformasi digital yang seda…
Partisipasi peserta didik berkebutuhan khusus di SDN Sukabumi Selatan 07 Jakarta Barat terus meningkat. Akan tetapi kondisi tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan capaian rapor pendidikan pada iklim inklusivitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi-kondisi yang menghambat dan mendukung optimalisasi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif, untuk …
Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan permasalahan sistemik yang mengancam keselamatan serta kesejahteraan akademik mahasiswa. Meskipun 77% dosen mengakui adanya kekerasan seksual, sebanyak 63% kasus tidak dilaporkan, yang mencerminkan lemahnya respons institusional. Sebagai respons terhadap situasi ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan kebijakan Pe…
Sebagai salah satu kota metropolitan terpadat, Kota Bekasi memiliki banyak penduduk yang belum terdaftar dalam database kependudukan, terutama bagi warga yang berkebutuhan khusus. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan, sehingga hak-hak kependudukan mereka belum terpenuhi. Penyandang disabilitas sering kali menghadapi hambatan dalam menga…
Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis digital. Sebelum adanya Aplikasi SIMPPD, proses pelaporan dan monitoring terkait target dan capaian yang dilakukan Perangkat Daerah, masih dilakukan dengan cara manual, hanya berupa rekapan Excel. Namun, melalui penerapan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD), pelaporan dan monitoring dapat …