Penelitian ini membahas tentang Penerapan Standar Akuntansi Persediaan pada Pustekroket LAPAN. Topik ini diambil karena persediaan Pustekroket memiliki karakteristik dan jenis persediaan yang berbeda dengan unit kerja lain dilingkungan LAPAN, hal ini berkaitan dengan adanya perolehan barang persediaan yang berasal dari produksi sendiri. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pustekroket sebagai u…
Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta penyelenggaran negara yang bersih, bebas korupsim kolusi dan nepotisme (KKN). Agenda penting dalam reformasi birokrasi adalah perbaikan pemerintah dan sistem manajemen, dimana salah satu program pentingnya adalah penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Komitmen nyata dari akuntabilitas d…
Laporan keuangan pemerintah memiliki peran dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah merupakan tujuan penting dalam reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik, maka komponen laporan keuangan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang disyaratkan oleh kete…
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (OSS) pada tanggal 9 Juli 2018 dan dilaunching di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta dilimpahkan ke Badan Koordinasi Penanaan Modal (BKPM) tanggal 2 Januari 2019 untuk pelaksanaannya, sehingga B…
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk meneliti kompetensi Pembimbing Kemasayarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara. Fokus penelitian ini adalah kompetensi Pembimbing Kemasayarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kompetensi Pembimbing Kemasayarakatan pada Balai…
Dinas PKP Provinsi DKI Jakarta adalah instansi yang ditunjuk perundang-undangan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Sebagai salah satu pelaksana di lapangan adalah petugas operasional yang lingkup kerjanya berhadapan dengan kondisi yang mengancam jiwa, maka pelatihan yang didapatkan oleh masing-masing petugas operasional harus mampu mencak…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Depok. Adapun aspek-aspek dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial menurut Mahmudi dan Peraturan Wali Kota Depok No. 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial, yaitu aspek penganggaran, …
Aset tanah merupakan aset yang paling sulit dalam pengelolaannya, hal ini dikarenakan tanah yang dimiliki oleh pemerintah banyak ragamnya dengan status penggunaan yang juga beragamkepentingan terhadap aset tanah yang dimiliki pemerintah serta sejarah perolehan tanah pemerintah daerah yang tidak memilki rekam jejak atau dokumen yang valid. Produktifitas tanah sudah semakin tinggi melihat keperlu…