Efektivitas Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Unit …

Starting Business adalah proses kegiatan pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha Kecil dan Menengah yaitu saat sebuah perusahaan memulai usaha dari pembuatan Akta Perusahaan sampai dengan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Starting Business merupakan salah satu indikator penilaian indeks kemudahan berusaha (ease of do…

Efektivitas Progam Pengololaan Produksi Kedelai Di Kabupaten Bogor

Program Pengelolaan Produksi Kedelai adalah suatu program pendekatan dalam pengelolaan lahan, air, tanaman kedelai, organisme pengganggu tanaman dan iklim secara terpadu serta berkelanjutan dalam upaya peningkatan produktivitas, pendapatan petani dan kelestarian lingkungan. Secara tujuan untuk mendukung peningkatan produksi kedelai nasional dalam rangka mencapai target program percepatan pening…

Efektivitas Progam Peningkatan Produksi Padi Tahun 2018 Di Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur saai ini termasuk 5 besar dalam produksi beras di Jawa Barat, sumberdaya alam di Kabupaten ini sangat cocok untuk mengembangkan komoditi padi. Program Peningkatan Produksi Padi dilakukan untuk meningkatkan luas tanam dan produksi di Kabupaten Cianjur. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas Program Peningkatan Produksi Padi di Kabupaten Ci…

Penerapan Standar Akuntansi Persediaan Pada Pusat Teknologi Roket Lembaga Pen…

Penelitian ini membahas tentang Penerapan Standar Akuntansi Persediaan pada Pustekroket LAPAN. Topik ini diambil karena persediaan Pustekroket memiliki karakteristik dan jenis persediaan yang berbeda dengan unit kerja lain dilingkungan LAPAN, hal ini berkaitan dengan adanya perolehan barang persediaan yang berasal dari produksi sendiri. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pustekroket sebagai u…

Analisis Kualitas Indikator Kinerja Utama Di Komisi Yudisial RI

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta penyelenggaran negara yang bersih, bebas korupsim kolusi dan nepotisme (KKN). Agenda penting dalam reformasi birokrasi adalah perbaikan pemerintah dan sistem manajemen, dimana salah satu program pentingnya adalah penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Komitmen nyata dari akuntabilitas d…

Analisis Pengolaan Anggaran belanja Di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial R…

Edisi

-

ISBN/ISSN

NPM 1763002138

Deskripsi Fisik

125 hlm. : 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

105 TMKN 2019

Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Provinsi (DKI) Daerah Kh…

Laporan keuangan pemerintah memiliki peran dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah merupakan tujuan penting dalam reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik, maka komponen laporan keuangan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang disyaratkan oleh kete…

Pengaruh Motivasi Dan Kompentensi Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Melaksanakan…

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (OSS) pada tanggal 9 Juli 2018 dan dilaunching di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta dilimpahkan ke Badan Koordinasi Penanaan Modal (BKPM) tanggal 2 Januari 2019 untuk pelaksanaannya, sehingga B…

Kompentensi Pembimbing Kemasyarakat Pada Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur…

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk meneliti kompetensi Pembimbing Kemasayarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara. Fokus penelitian ini adalah kompetensi Pembimbing Kemasayarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kompetensi Pembimbing Kemasayarakatan pada Balai…

Pelatihan Fire And Rescue Dalam Meminimal Jumlah Korban Petugas Operasional D…

Dinas PKP Provinsi DKI Jakarta adalah instansi yang ditunjuk perundang-undangan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Sebagai salah satu pelaksana di lapangan adalah petugas operasional yang lingkup kerjanya berhadapan dengan kondisi yang mengancam jiwa, maka pelatihan yang didapatkan oleh masing-masing petugas operasional harus mampu mencak…