Pemerintah Kota Administrasi Pusat membuat terobosan digitalisasi pelayanan administrasi pada kecamatan dan kelurahan mellaui aplikasi ePMsakti yang kemudian diubah menjadi PM.1 Camat/Lurah. Isu keandalan aplikasi dalam konteks pemenuhan standar pelayanan publik secara elektronik masih belum dapat mengakomodir semua standar pelayanan yang ada, salah satunya pencatatan Pernyataan Ahli Waris (PAW…
Maraknya kasus obat ilegal mengindikasikan bahwa pengawasan belum efektif. Namun demikian, informasi yang tersedia terbatas mengenai praktik aktual dan faktor-faktor spesifik yang menyebabkan kebijakan pengawasan belum efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan pengawasan pemasukan obat untuk penggunaan pribadi melalui barang kiriman belum …
Program MBG merupakan inisiatif utama pemerintah yang mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini menjadi bagian dari misi Asta Cita, khususnya dalam memperkuat pembangunan SDM. Meskipun memiliki tujuan positif, pelaksanaannya menimbulkan beragam tanggapan di masyarakat, baik dukungan maupun penolakan. Opini publik tersebut banyak disam…
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemusnahan arsip periode 1968-2019 di Biro Umum Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kesenjangn antara regulasi dan implementasi menyebabkan penumpukan arsip, keterbatasan ruang simpan, dan inefisiensi pengelolaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi langsung di Record Center ANRI…
BRIN saat ini sedang mendorong kerjasama dan kolaborasi internasional melalui skema kemitraan-kemitraan dengan mitra dari luar negeri. Penyelenggaraan kerja sama ini diatur melalui Peraturan BRIN RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Direktorat Kemitraan Riset dan Inovasi menjadi pihak penyelenggara kemitraan riset dan inovasi d…
Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kawasan hutan, dengan studi kasus pada Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ? Lingkar Pekanbaru. Tujuannya adalah mengidentifikasi hambatan dalam implementasi kebijakan dan merumuskan strategi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi proyek strategis nasional. Penelitian kualitatif ini menggunakan keran…
Eksekusi barang bukti di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaksanakan secara proaktif oleh jaksa. Implementasi efisiensi telah berjalan sejak September 2024 hingga saat ini. Hasilnya, pada semester pertama tahun 2025, efisiensi tersebut tidak mengurangi efektivitas eksekusi barang bukti. Melalui pendekatan variabel Edward, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan efisiensi, antara lain: …
Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Melalui Kolaborasi Anita Sofiana, Ratri Istania, Bambang Giyanto anitasofiana123@gmail.com Politeknik STIA LAN Jakarta Keterlibatan anak dalam jaringan terorisme menghadirkan tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yan…
Secara nasional, realisasi penerimaan dari tagihan pajak dalam kasus kepailitan masih sangat rendah, hanya sekitar 18%. Hal ini dikarenakan adanya kompleksitas regulasi, lemahnya struktur kebijakan, dan rendahnya kapasitas teknis pelaksana menjadi kendala utama. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan studi kasus dan bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penagihan pajak …
Permasalahan sampah hingga saat ini masih belum teratasi, keberadaannya sangat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan aktivitasnya. Meningkatnya tonase sampah menunjukkan pengelolaan sampah belum maksimal, padahal konsep zero waste menekankan pengelolaan sampah di hulu, yang seharusnya dapat mengurangi pengangkutan sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nom…