Pemilu sebagai pilar utama demokrasi di Indonesia kerap diwarnai pelanggaran administratif yang mengancam integritas dan legitimasi hasilnya, termasuk di DKI Jakarta yang menjadi barometer politik nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji efektivitas implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 dalam menangani pelanggaran administratif agar Pemilu berlangsung lebih transparan, akun…
Pemilu sebagai pilar utama demokrasi di Indonesia kerap diwarnai pelanggaran administratif yang mengancam integritas dan legitimasi hasilnya, termasuk di DKI Jakarta yang menjadi barometer politik nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji efektivitas implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 dalam menangani pelanggaran administratif agar Pemilu berlangsung lebih transparan, akun…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penghapusan Aset Tak Berwujud (ATB) di Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada permasalahan utama dalam penghapusan ATB, yaitu ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah ATB yang tidak lagi memberikan manfaat dengan jumlah yang telah resm…
Unit Layanan Testimoni, Kritik, dan Masukan (ULTIMA) merupakan platform digital yang digunakan untuk menampung umpan balik dari pengguna layanan di Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Berdasarkan analisis lima dimensi kualitas layanan menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, aspek tangible, assurance, dan empathy dinilai baik, namun dimensi reliability dan responsiveness belum optimal. Kondisi ini d…
Tugas Pembantuan merupakan salah satu asas penyelenggaraan sistem pemerintahan selain asas Desentralisasi dan asas Dekonsentrasi. Pengertian Tugas Pembantuan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia den…
Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan instrumen baru, Good Corporate Governance (GCG) untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Sehubungan dengan tata kelola perusahaan yang baik tersebut pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 …
ABSTRAK LHC
ABSTRAK LHC