Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Dan Penanaman Modal Swasta Terhadap Pertumb…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal pemerintah dan penanaman modal swasta terhadap pertumbuhan PDRB Kota Tangerang selama kurun waktu 2003-2013. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pertumbuhan PDRB Kota Tangerang masih lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten dalam periode pengamatan yang sama. Penelitian ini mengg…

Pemeriksaan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pemerintah Kota Tangerang

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus diberi kewenangan yang lebih besar dalam bidang perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan kewenangan tersebut pemerintah pusat mengesahkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi te…

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Bi…

Inti dari Pemerintahan adalah sistem birokrasi, sistem birokrasi sangat diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menjalankan fungsi regulasi, alokasi, distribusi, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam kenyataanya keberadaan birokrasi pemerintah sering kali dipandang bagai “ dua sisi mata uang”, selain dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan se…

Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Inspektorat Jenderal Kementer…

Edisi

-

ISBN/ISSN

13.HN.006

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

120 TMEP 2014

Analisis Aspek-Aspek Dalam Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta…

Merupakan sebuah kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun suatu laporan yang dibuat berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP dilaksanakan dengan tujuan agar dapat tercapainya penguatan akuntabilitas publik. Pelaksanaan peningkatan Akuntabilitas dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik terus dilakukan oleh semua Kementerian/Lembaga ter…

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Atas Laporan Keuangan Kementer…

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap 14 informan, observasi dan penelaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Kualitas Laporan keuangan Kemhan…

Penerapan Sistem Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Pekerjaan Pada Bada…

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara serta melalui turunannya yaitu Peratura Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga maupun secara khusus tanpa terkecuali adalah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk melaksanakan sistem merit dalam pengelolaan SDMnya, terutama pengelolaan ASN Dipek…

Evaluasi Penatausahaan Di Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota A…

Setelah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, setiap daerah harus mengelola barang milik daerahnya salah satunya adalah penatausahaan barang milik daerah. Tesis ini menganalisis Evaluasi Penatausaha…

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Arsip Nasio…

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang memiliki kewajiban memenuhi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Gambaran mengenai Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan ANRI sangat penting untuk diangkat karena ANRI sebagai salah satu Badan Publik dan sekaligus sebagai…

Analisis Kualitas Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Pada Direktorat Adv…

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 belum menampung pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi Mente…