Analisis Kesiapan Dan Strategi Implementasi Corporate University Sebagai Sist…

Corporate University (Corpu) telah berkembang sejak 1980-an sebagai strategi pengembangan sumber daya manusia yang mengintegrasikan peningkatan kompetensi individu dengan pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks birokrasi publik, penerapan Corpu sejalan dengan paradigma New Public Management yang menekankan efektivitas, akuntabilitas, dan pembelajaran berkelanjutan. Kementerian Perhubungan (…

Analisis Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarka…

Program MBG merupakan inisiatif utama pemerintah yang mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini menjadi bagian dari misi Asta Cita, khususnya dalam memperkuat pembangunan SDM. Meskipun memiliki tujuan positif, pelaksanaannya menimbulkan beragam tanggapan di masyarakat, baik dukungan maupun penolakan. Opini publik tersebut banyak disam…

Implementasi Penjenjangan Rencana Kinerja Pegawai di Sekretariat Jenderal Dew…

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi penjenjangan rencana kinerja pegawai di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI). Pendekatan Teori Balanced Score Card (BSC) yang dipadukan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara digunakan dalam menganalis…

Strategi Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pas…

Transformasi jabatan fungsional melalui kebijakan penyetaraan telah menciptakan tantangan kompleks dalam pembinaan Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pembinaan yang efektif pasca transformasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara semi…

Strategi Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil pada Staf Utama Operasi…

Pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Staf Utama Operasi Kepolisian Republik Indonesia dinilai belum optimal. Permasalahan utama yang teridentifikasi meliputi: 1. Ketidaksesuaian jumlah riil PNS dengan Daftar Susunan Personel (DSP), yang mengakibatkan personel melaksanakan pekerjaan di luar tanggung jawabnya dan berdampak pada pemanfaatan kompetensi yang tidak maksimal, 2. Renda…

Analisis Proses Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di …

Edisi

-

ISBN/ISSN

1733000213

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

035 SMSDMA 2021

Strategi Pemberian Remunerasi Berbasis Kinerja Harian Pada Pusat Pengembangan…

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aspek-aspek ukuran keberhasilan / indikator kinerja pegawai yang dapat digunakan sebagai dasar pemberian remunerasi berbasis kinerja harian, serta membangun strategi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur pemberian remunerasi berdasarkan capaian kinerja harian pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketenagalistrikan, Energi Bar…

Analisis Pengelolaan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Direktorat …

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), khususnya dalam implementasi Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan teori penilaian kinerja dari Gary Dessler (2017), yang menyatakan bahwa penilaian kinerja terdir…

Implementasi Sasaran Kinerja Pegawai Jabatan Pelaksana Petugas/Anggota Jaga P…

Bagaimana proses implementasi Sasaran Kinerja Pegawai Jabatan Pelaksana Petugas/Anggota Jaga Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta dan rekomendasi Sasaran Kinerja Pegawai Jabatan Pelaksana Petugas/Anggota Jaga Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Thomas B. Smith (1973) yang terdiri dari kebijakan ideal…

Analisis Kebijakan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Barang Bukti di Komisi Pemb…

Eksekusi barang bukti di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaksanakan secara proaktif oleh jaksa. Implementasi efisiensi telah berjalan sejak September 2024 hingga saat ini. Hasilnya, pada semester pertama tahun 2025, efisiensi tersebut tidak mengurangi efektivitas eksekusi barang bukti. Melalui pendekatan variabel Edward, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan efisiensi, antara lain: …