Reformasi di bidang perencanaaan dan penganggaran dimulai pada tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berimplikasi pada paradigma dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu seluruh penggunaan keuangan negara harus diiringi dengan pencapaian output sesuai dengan target yang ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk m…
Realisasi anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Realisasi anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu unit organisasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalankan tug…
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan. Sebagai regulator di bidang penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengemban fungsi pembinaan kepada para operator bandar udara maupun angkutan udara serta pemangku kepentingan lainnya. Metode pengukuran kinerja yang selama ini telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian pengeluaran uang persediaan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan 4 aspek yang di teliti, yaitu: otorisasi transaksi, pengamanan terhadap aktiva dan catatan,…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja instansi, 2) pengaruh kualitas pertanggungjawaban keuangan terhadap kinerja instansi, dan 3) pengaruh kualitas sumber daya manusia dan kualitas pertanggungjawaban keuangan secara bersama-sama terhadap kinerja instansi pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini term…
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Penempatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Teluk Wondama. Latar belakang penelitian ini karena adanya indikasi masalah dalam penempatan pegawai yang belum sesuai seperti latar belakang pendidikan juga pangkat/golongan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penempata…
Implementasi kebijakan pendidikan tinggi adalah melaksanakan sebuah keputusan kebijakan, biasanya dikaitkan dengan sebuah perundang-undangan, disusun oleh kementerian pendidikan sebagai pemerintah eksekutif. Dalam implementasi kebijakan tersebut telah mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruksi…
Dengan dicabutnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum dan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta adanya penilaian maturitas SPIP di Li…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, menganalisis sumber permasalahan melalui Pengelolaan Barang Milik Negara, Serta komunikasi antara pengelola dan pelaksana di lapangan. Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pengelolaan Barang Milik Negara pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provi…