Realisasi anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Realisasi anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu unit organisasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalankan tug…
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan. Sebagai regulator di bidang penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengemban fungsi pembinaan kepada para operator bandar udara maupun angkutan udara serta pemangku kepentingan lainnya. Metode pengukuran kinerja yang selama ini telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian pengeluaran uang persediaan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan 4 aspek yang di teliti, yaitu: otorisasi transaksi, pengamanan terhadap aktiva dan catatan,…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja instansi, 2) pengaruh kualitas pertanggungjawaban keuangan terhadap kinerja instansi, dan 3) pengaruh kualitas sumber daya manusia dan kualitas pertanggungjawaban keuangan secara bersama-sama terhadap kinerja instansi pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini term…
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Penempatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Teluk Wondama. Latar belakang penelitian ini karena adanya indikasi masalah dalam penempatan pegawai yang belum sesuai seperti latar belakang pendidikan juga pangkat/golongan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penempata…
Implementasi kebijakan pendidikan tinggi adalah melaksanakan sebuah keputusan kebijakan, biasanya dikaitkan dengan sebuah perundang-undangan, disusun oleh kementerian pendidikan sebagai pemerintah eksekutif. Dalam implementasi kebijakan tersebut telah mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruksi…
Dengan dicabutnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum dan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta adanya penilaian maturitas SPIP di Li…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, menganalisis sumber permasalahan melalui Pengelolaan Barang Milik Negara, Serta komunikasi antara pengelola dan pelaksana di lapangan. Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pengelolaan Barang Milik Negara pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provi…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pada Dinas Koperasi dan UKM di Kota Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan telaah dokumen. Key informan dalam penelitian ini terdiri dari pegawai yang membidangi bidang Koperasi pada Di…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan kompensasi terhadap kinerja aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan survei variabel penelitian kompetensi dan kompensasi terhadap kinerja aparatur Hasil penelitian menemukan bahwa : 1. Kompetensi berpengaruh po…