Implementasi Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) (Studi Kasus Wil…

Pekerja informal di Indonesia jumlahnya sangat besar, hampir dua kali lipat bila dibandingkan dengan jumlah pekerja formal. Kelompok mayoritas tersebut menanggung risiko yang cukup besar dalam hal keselamatan dan kecelakaan kerja. Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengeluarkan program perlindungan bagi pekerja informal yang diberi nama Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS). Tujuan penelit…

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Rencana Strategis Pembanguna…

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung di Kampung Persatuan Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah Propinsi untuk mengatur dan mengurus diri sen…

Analisis Penerimaan Retribusi Terminal Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan A…

Dalam era otonomi daerah dewasa ini, pemerintah daerah dituntut untuk konsisten mencari sumber pendanaan dalam rangka menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai organisasi publik yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satu unsurnya adalah retribusi daerah. Tujuan utama pemungutan retri…

Strategi Meningkatkan Investasi Daerah Kabupaten Batang Perspektif Kelembagaa…

Tesis ini membahas strategi meningkatkan investasi di daerah Kabupaten Batang Jawa Tengah dilihat dari aspek kelembagaan daerah. Tema ini menjadi penting karena investasi menjadi tulang pungguh penggerak ekonomi daerah, sementara di satu sisi yang lain peraturan berkenaan dengan kelembagaan investasi nampak tidak begitu mendukung secara signifikan bagi upaya percepatan penanaman modal di daerah…

Pelaksanaan Assesment Center Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Ke…

Edisi

-

ISBN/ISSN

1214081201

Deskripsi Fisik

71 hlm.; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

201 SMSDM 2014

Implementasi Kebijakan Tentang Proteksi Kebakaran Di Kelurahan Kali Anyar Kec…

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang Sertifikasi, PT SUCOFINDO SBU SERCO selalu mengedepankan kepuasan pelanggan, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. PT SUCOFINDO SBU SERCO yang dalam penelitian ini merupakan lembaga Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) selalu senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaiknya, salah satunya adalah dengan menyampaikan hasil ser…

Manfaat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP Tahun 2012 D…

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui manfaat LAKIP dalam proses perencanaan di Inspektorat Jenderal tahun 2012 dan tahun 2013, dengan fokus tujuan penelitian untuk mengetahui apakah sudah cukup untuk mengevaluasi capaian kinerja Inspektorat Jenderal, apakah LAKIP dijadikan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, untuk mengetahui apakah LAKIP dijadikan sebagai alat un…

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Di Kelurahan Serdang K…

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2008, dengan adanya Perda tersebut telah menegaskan program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DAMKAR PB) Provinsi DKI Jakarta, untuk meningkatkan peram masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran, melalui penjabaran konsep SistemKeselamatanKebakaranLingkungan(SKKL).SKKL ini diharap…

Kinerja Pegawai Kereta Api Di Stasiun Jatinegara

PT. Kereta Api (Persero) memiliki daerah operasi, diantaranya daerah operasi (daops) 1 Jakarta yang memiliki stasiun KA berjumlah 50 stasiun. Untuk stasiun besar terdiri dari stasiun Jatinegara, Gambir, Kota, Senen, Tanjung Priuk, dan Tanah Abang. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) Nomor :Kep.U/OT.003/III/2/KA-2010 tentang Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, Susunan Organi…

Pengaruh Implementasi Kebijakan E-Procurement Terhadap Efektivitas Kerja Pada…

Di Indonesia pelaksanaan e-procurement diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Aplikasi e-procurement adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk mengelola pengadaan barang/jasa berbasis internet yang didisain untuk mencapai suatu proses pengadaan barang/jasa yang efektif, …