Loket pendaftaran merupakan suatu tempat dimana pertama pertama seseorang berkunjung ke IGD RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dengan harapan akan memperoleh pelayanan selanjutnya, citra pelayanan yang baik akan dapat langsung dirasakan di loket pendaftaran. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan dengan indicator tangibility, reliability, responsiveness, assurance da…
Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government disebutkan bahwa pengembangan e-government merupakan upaya mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronis dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Sekretariat Kabinet sebagai organisasi yang berba…
Corporate Social Responsibility wajib dijalankan oleh setiap Perseroan Terbatas dan Penanam Modal untuk pemberdayaan masyarakat dengan tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang…
ABSTRAK LHC
Salah satu jenis pelayanan pencatatan sipil adalah pelayanan akta perkawinan. Pelayanan akta perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan pelayanan akta perkawinan yaitu untuk mengesahkan suatu perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan Akta Perkawinan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Admin…
Implementasi Pencegahan Kebakaran Pada Gedung bertingkat wajib dilaksanakan di setiap bangunan gedung menengah/tinggi, maka untuk memberikan rasa aman bagi para penghuni dan penyewa gedung yang ada di wisma Pondok Indah Office Tower 2 dari ancaman bahaya kebakaran karenanya perlu disusun suatu pola perencanaan pencegahan kebakaran dan perencanaan tindakan sebagaimana tertuang dalam peraturan Da…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan menteri tentang pemberian tunjangan kinerja pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum khususnya di Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III, Dirjen Bina Marga, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini melihat implementasi Peraturan Mente…