Berdasarkan Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor SEK.2.KP.06.02-320 tanggal 23 Juni 2023, pejabat pengawas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) mencapai 1.688 orang. Dengan kuota yang terbatas setiap tahunnya, maka jumlah tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak dan harus segera diselesaikan. Tujuan dari penelitian ini adalah unt…
Pengelolaan arsip dinamis aktif di Lingkungan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KESDM belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral seperti dalam membuat konsep surat keluar masih belum sesuai dengan Tata Naskah Dinas, Format dan penulisan yang ada dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelengga…
Dalam sebuah organisasi diperlukan penataan beban kerja untuk setiap pegawai, sehingga terwujud pemerataan beban kerja. Analisis Beban Kerja (ABK) merupakan suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi untuk mengetahui dan menetapkan jumlah kebutuhan pegawai yang tepat pada suatu jabatan berdasarkan beban kerja yang dilaksanakan. ABK mengukur dan …
Pendidikan dan latihan penerbang Polri belum dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan, sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan para penerbang yang berdampak pada kompetensi, profesionalisme juga keselamatan penerbangan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kondisi pendidikan dan latihan penerbang Polri yang dilaksanakan saat ini berdasar pada Perkap Nomor.14 tahun 2015…
Banyak faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Pegawai Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan pekerjaan, Para pemangku kebijakan di Lingkungan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral berupaya meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai. Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Pe…
Setelah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, setiap daerah harus mengelola barang milik daerahnya salah satunya adalah penatausahaan barang milik daerah. Tesis ini menganalisis Evaluasi Penatausaha…
ABSTRAK LIHAT HARD COPY
Biro Umum adalah salah satu motor penggerak Kementerian Perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan pegawai kantor pusat. Sebagai salah satu penggerak organisasi, Pegawai Biro Umum dituntut adanya disiplin kerja yang optimal untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang di berikan. Hasil Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana disiplin pegawai…
ABSTRAK LIHAT HARD COPY