Sebagai salah satu badan publik, BPK wajib menyediakan dan memberikan informasi kepada masyarakat sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang berada dibawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. dan Untuk mendukung keterbukaan informasi publik tersebut di…
Kompetensi teknis merupakan salah satu infrastruktur utama di dalam manajemen SDM. Kompetensi teknis bermanfaat mulai dari proses rekrutmen, pengembangan, penempatan/mutasi sampai kepada penilaian kinerja. Untuk itu penyusunan kompetensi teknis merupakan salah satu prioritas utama di dalam sebuah organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun kompetensi teknis untuk jabatan eselon III di l…
ABSTRAK LHC
ABSTRAK LHC
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 telah membuka kesempatan bagi institusi/lembaga/departemen/non departemen untuk mengelola PNS sesuai dengan prinsip profesionalitas. Salah satu amanat Undang-Undang tersebut adalah perlunya digunakan penilaian kinerja pegawai yang efektif, akurat, fleksibel dan mudah dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan sistem …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi pegawai terhadap peningkata kinerja pelayanan pasien pada poliklinik kesehatan markas Komando Pasukan Khusus Cijantung. Metode yang diterapkan adalah metode penelitian kuantitatif, dengan pendekatan survey . Variabel penelitian pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap peningkatan kinerja Pelayanan pasien. Hasil penelitian menunjukkan bah…
ABSTRAK LHC
Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang Sertifikasi, PT SUCOFINDO SBU SERCO selalu mengedepankan kepuasan pelanggan, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. PT SUCOFINDO SBU SERCO yang dalam penelitian ini merupakan lembaga Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) selalu senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaiknya, salah satunya adalah dengan menyampaikan hasil ser…
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2008, dengan adanya Perda tersebut telah menegaskan program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DAMKAR PB) Provinsi DKI Jakarta, untuk meningkatkan peram masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran, melalui penjabaran konsep SistemKeselamatanKebakaranLingkungan(SKKL).SKKL ini diharap…