Tata kelola yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalamrnpengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untukrnmenyelenggarakan pemerintahan yang baik harus direspon oleh pemerintah denganrnmelakukan perubahan-perubahan yang mengarah pada terwujudnya penyelenggaraanrnpemerintahan yang baik. Harapan publik terhadap organisasi pemerinta…
Kebijakan e-katalog pengadaan obat merupakan inovasi dalam pengadaan pengadaan barang/jasa melalui prosedur e-purchashing, bertujuan untuk menjamin transparansi/keterbukaan, efektifitas, dan efisiensi pengadaan obat dalam memenuhi kebutuhan obat dalam pelayanan kesehatan. Permasalahan implementasi kebijakan e-katalog pengadaan obat pada Pemerintah Kota Tangerang sebagai berikut: belum semua jen…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan, pengaruh Good Governance terhadap kualitas laporan keuangan kemudian tingkat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Good Governance secara bersama-sama atau simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selat…
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perilaku Individu Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan profesionalisme mereka. Pengertian perilaku menurut Gibson (1996:125) perilaku dapat diartikan segala sesuatu yang dilakukan oleh Manusia, mendengar seseorang teman kerja, mendokumentasikan laporan, memasukan memo ke dalam pengolahan kata dan sebagainya oleh karena lingkungan sangat berperan…
ABSTRAK LIHAT DI HARD COPY
Berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih ditemukan dalam pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga permasalahan tersebut menjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2012 dan 2013. Hal tersebut menandakan lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) khususnya pada kegiatan PNBP Badan Standardisa…
ABSTRAK LIHAT HARD COPY
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Komisi Pemilihan Umum adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertang…
Pengembangan destinasi pariwisata merupakan rangkaian pembangunan multisektor dan multiaktor sehingga dibutuhkan tata kelola kolaboratif lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama serta memberi dampak bagi perekonomian masyarakat dan pengembangan wilayah. Penelitian ini fokus menjawab pertanyaan (1) mengapa kerja sama lintas sektor antara pemerintah dan aktor nonpemerintah dalam pengembangan p…