Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam…

Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan fungsi legislasi DPD RI dalam pembentukan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPD RI tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 10 info…

Implementasi Kebijakan Registrasi Ulang Bagi Dokter Dan Dokter Gigi Di Jakarta

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 pasal 29 menyatakan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki Surat Tanda Registrasi sesuai sertifikat kompetensi yang dimiliki. STR berlaku lima (5) tahun. Jika sampai masa berlaku STR habis dokter atau dokter gigi tidak melakukan registrasi ulang, akan kehilangan kewenangan untuk melakukan praktik …

Pengelolaan Barang Rampasan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

NPM 13.KN.009

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

146 T MKN 2015

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2007 Dalam P…

Penyakit demam berdarah merupakan penyakit endemis yang masih menjadi masalah di Indonesia. DKI Jakarta menduduki urutan kedua sedangkan Wilayah kecamatan Palmerah merupakan wilayah kecamatan yang memiliki jumlah kasus tertinggi kedua di DKI Jakarta dengan angka IR diatas 55 per 100.000 penduduk . Program pengendalian penyakit ini sudah dilaksanakan di indonesia sejak 43 tahun yang lalu dan tel…

Kualitas Pelayanan Bidang Mutasi Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupa…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan bidang mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah kualitas pelayanan bidang mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara. Metode yang diterapkan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan 5 as…

Performance Appraisal Model Untuk Karyawan Pada Perusahaan Daerah Air minum P…

Penilaian kinerja pada Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) selama ini baru berdasarkan pada pendekatan kehadiran, oleh karena itu diperlukan suatu Model Penilaian Kinerja yang disusun secara sistematis yang berfokus pada berfokus pada : 1. Komponen hasil kinerja untuk mengukur keluaran nyata yang dihasilkan karyawan. Komponen ini intinya bertujuan untuk…

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republi…

Penelitian ini ini dilakukan untuk menggambarkan penerapan anggaran berbasis kinerja berdasarkan kerangka logis dengan 4 prinsip utama pedoman penerapan anggaran berbasis kinerja yaitu (hubungan perencanaan (top-down) dan pelaksanaan (bottom-up), Dana Mengikuti Fungsi, Fungsi mengikuti Struktur (money follow function, function follow by structure), Akuntabilitas, dan Fleksibilitas) di Lembaga P…

Implementasi Anggaran Berbasis kinerja Di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Tesis ini menganalisa implementasi anggaran berbasis kinerja di lembaga ilmu pengetahuan Indonesia. Penelitian ini menganalisa implementasi anggaran berbasis kinerja dengan melihat 8 aspek implementasi anggaran berbasis kinerja, yaitu (1) Penetapan sasaran strategis, (2) Penetapan Program, Outcome, Kegiatan, Output, (3) Penetapan indikator kinerja utama program dan indikator kinerja kegiatan, (…

Pengaruh Besaran Remunerasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Biro Organi…

Kinerja pegawai merupakan penilaian yang dilakukan terhadap pegawai dalam suatu organisasi. menurunnya kinerja pegawai juga akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Penilaian ini dilakukan agar pegawai melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan visi dan misi suatu organisasi. Kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya besaran remunerasi dan Mo…

Kesiapan Staf Bagian SDM Direktorat Umum LPP TVRI dalam Penerapan Sistem Mana…

Menghadapi meningkatnya persaingan antar organisasi yang semakin tajam, kepesatan dan interaksi global, juga tuntutan perubahan pelayanan seperti yang ditetapkan pada Pasal 15 Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009, diperlukan suatu perbaikan sistem kerja, sistem manajemen yang konsisten. Direktorat Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) menyikapi kond…