Dalam proses penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dalam bidang Penelitian di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian keuangan pada tahun 2016 mulai mengatur tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Penelitian melalui PMK No. 106 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Standar Biaya Keluaran Penelitian dalam pelaksanaan RKA-KL Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Meto…
ABSTRAK LIHAT HARD COPY
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2018 di Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan dana publik oleh pemerintah yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini dilakukan karena besarnya dana yan…
Program Pengelolaan Produksi Kedelai adalah suatu program pendekatan dalam pengelolaan lahan, air, tanaman kedelai, organisme pengganggu tanaman dan iklim secara terpadu serta berkelanjutan dalam upaya peningkatan produktivitas, pendapatan petani dan kelestarian lingkungan. Secara tujuan untuk mendukung peningkatan produksi kedelai nasional dalam rangka mencapai target program percepatan pening…
Laporan keuangan pemerintah memiliki peran dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah merupakan tujuan penting dalam reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik, maka komponen laporan keuangan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang disyaratkan oleh kete…
Aset tanah merupakan aset yang paling sulit dalam pengelolaannya, hal ini dikarenakan tanah yang dimiliki oleh pemerintah banyak ragamnya dengan status penggunaan yang juga beragamkepentingan terhadap aset tanah yang dimiliki pemerintah serta sejarah perolehan tanah pemerintah daerah yang tidak memilki rekam jejak atau dokumen yang valid. Produktifitas tanah sudah semakin tinggi melihat keperlu…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Struktur Organisasi pada Kabupaten Kepulauan Seribu yang dimana pada kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mendapatkan pelimpahan 8 (delapan) urusan pemerintahan yaitu urusan Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kehutanan, Bina Marga, Kepemudaan dan Olahraga, Koperasi Usaha mikro dan menengah, Perdagangan sejalan dengan pelimpahan tersebut berdasarka…