Inventarisasi Barang Milik Negara merupakan fungsi penting dalam penatausahaan aset untuk memastikan data yang akurat, legalitas yang jelas, dan akuntabilitas pengelolaan. Sekretariat Dukungan Kabinet sebagai satuan kerja pendukung Presiden dan Wakil Presiden berkewajiban melaksanakan inventarisasi sesuai ketentuan PMK 181/PMK.06/2016. Namun, hasil evaluasi internal, temuan Inspektorat, dan nil…
Strategi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pungutan Hasil Perikanan (PHP) mencakup penerapan pasca-produksi, sistem penangkapan terukur, penguatan tata kelola, pengumpulan data, dan kolaborasi antara Pusat dan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan PNBP PHP di Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi faktor internal dan ekste…
Pengelolaan piutang negara yang efektif merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini dilatarbelakangi karena belum baiknya pelaksanaan pengelolaan piutang lainnya di BPK, mulai dari penetapan, penagihan, hingga pengklasifikasian kualitasnya, yang berpotensi mengurangi kewajaran penyajian laporan keuangan. Penelitian ini bertujua…
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Sekretariat Wakil Presiden merupakan instrumen modernisasi manajemen kas. Namun, implementasinya belum optimal. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab belum optimalnya penggunaan KKP fokus pada aspek perencanaan kas dan menyusun strategi optimalisasinya. Untuk mengkaji faktor penyebab digunakan pendekatan perencanaan kas Lienert (20…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan belum teroptimalisasinya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berupa properti umum pada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), serta merumuskan strategi peningkatan optimalisasi aset tersebut. Masih rendahnya aset kelolaan yang belum teroptimaliasasi, tingkat pengembalian aset (ROA) yang masih berada di bawah hurdle rate…
ABSTRAK LHC
Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) pengelolaan keuangan negara dalam bentuk akuntabilitas dan pencapaian hasil (outcome) dapat dicapai melalui proses pelaksanaan anggaran yang dinilai menggunakan indikator-indikator pengukuran kinerja (performance indicators) dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan instrumen dalam menilai kinerja pelaksanaan…
Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan negara yang menuntut transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan e-procurement melalui katalog elektronik (e-katalog) di Kementerian Koperasi, yang ditunjukkan oleh keterbatasan jumlah produk tayang, belum tersedia seluruh barang yang dibutuhkan,…
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan dalam rangka meningkatkan kemandirian industri pertahanan. Hal ini didasari oleh adanya gap antara penggunaan produk dalam negeri dengan pemakaian produk impor atau luar negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan. Menggunakan…
Penelitian ini bertujuan untuk strategi peningkatan PNBP SDA pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kompleksitas faktor internal dan eksternal yang menyebabkan suboptimalisasi PNBP SDA, melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya PNBP SDA sektor perikanan, (2) menyu…