Dalam implementasi kebijakan penetapan dan formasi JFAK di Sub Direktorat Formasi dan Seleksi. Terdapat kendala pada aspek komunikasi dan sumber daya, yaitu belum adanya sosialisasi tentang kebijakan penetapan dan formasi, jumlah pegawai yang terbatas, serta belum adanya sistem yang mengintegrasikan proses penetapan dan formasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi ke…
Implementasi SDGs Desa di Indonesia menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan kapasitas SDM desa, sinkronisasi data yang buruk, serta koordinasi antar-stakeholder yang belum optimal, sebagaimana tercermin dalam fakta sosial yang menunjukkan banyak desa kesulitan mencapai target energi bersih (SDG 7) dan ketangguhan iklim (SDG 13) akibat emisi GRK tinggi dari deforestasi dan BBM fosil…
Penelitian ini berjudul ?Strategi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan SIPINTER pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.? Latar belakang penelitian ini adalah belum efektifnya penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPINTER) sebagai instrumen e-Government dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan …
Studi ini menganalisis pelaksanaan Kebijakan Klasifikasi Arsip, sebagaimana diuraikan dalam Keputusan Nomor 224 Tahun 2022 oleh Kepala BRIN, di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan pengaruhnya terhadap aksesibilitas arsip penelitian. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianali…
Implementasi kebijakan kearsipan digital di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan upaya strategis untuk meningkatkan pengelolaan arsip dan akses informasi hukum, namun hingga saat ini pelaksanaannya belum optimal akibat kendala komunikasi antarunit, keterbatasan sumber daya, disposisi pelaksana yang bervariasi, serta kompleksitas struktur birokrasi. Penelitian ini b…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi layanan cuti pegawai berbasis digital di Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Barat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan hak cuti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya dilakukan secara m…
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan, dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Arsip Nasional Republik Indonesia adalah memastikan seluruh arsip statis yang telah diserahkan telah diautentikasi dalam rangka menilai autentisitas naskah sebagai memori kolektif bangsa, dan sebagai manajemen risiko ke depan…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kelurahan Pondok Karya, Kota Tangerang Selatan. SPBE merupakan instrumen kebijakan strategis dalam mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Namun, pada tingkat kelurahan, im…
Transformasi Implementasi Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Menjadi Dewan Pertahanan Nasional Alvin Rayinda Pramasha, Neneng Sri Rahayu, Ratri Istania alvinrapr08@gmail.com, nenengsrirahayu@stialan.ac.id, ratri.istania@stialan.ac.id Transformasi kelembagaan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) menjadi…
Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di DKI Jakarta merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai upaya dalam penataan sebagian jumlah dari PKL, maka diakomodasi di lokasi yang bernama Lokasi Binaan (Lokbin). Lokbin adalah prasarana dan sarana untuk kegiatan usaha mikro milik…