Bidang Perencanaan Pembangunan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang merupakan bidang yang mengimplementasikan sistem E-MONEVi 2.0 untuk menunjang kegiatan proses monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah. Sistem tersebut dimanfaatkan untuk pengelolaan hingga penyajian data secara terintegrasi dan efektif. Penelitian ini bertujuan un…
Digitalisasi pengelolaan kinerja merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan sistem e-Performance sebagai sarana pendukung dalam pengelolaan dan evaluasi kinerja pegawai. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, baik dalam proses implementasi maupun pemenuhan prin…
Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, serta mengoptimalkan belanja pemerintah untuk mendukung perekonomian nasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai salah satu instansi pemerintah memili…
Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi untuk mendukung tata kelola yang efektif, akuntabel, dan berbasis risiko. Namun, implementasi Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi di LPSK masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut serta m…
Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pengelolaan proses bisnis dalam penataan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Kejaksaan RI. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah dokumen SOP AP yang belum terintegrasi dengan Peta Proses Bisnis, adanya tumpang tindih SOP antara pusat dan daerah, serta belum optimalnya reviu dan validasi substansi SOP A…
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis e-Kinerja di Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Lembaga Administrasi Negara (BHOSDM LAN), beserta strategi, faktor pendukung, dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan tujuh informan …
Implementasi Kebijakan Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Kegiatan Pemeliharaan Jalan Tahun Anggaran 2025 Melalui E-Purchasing Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menghadapi dinamika regulasi, koordinasi antarunit, dan keterlibatan berbagai aktor dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengadaan jasa konstruksi dalam kegiatan pem…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Merauke, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Latarbelakang dilakukan peneli…
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius di Indonesia, dengan data SNPHAR dan SIMFONI PPA menunjukkan tren peningkatan kasus pada 2022-2024 dan kekerasan seksual mendominasi hampir separuh kasus kekerasan anak secara nasional pada 2024. Pemerintah menetapkan Stranas PKTA melalui Perpres No. 101/2022, dengan Strategi 6 tentang Ketersediaan dan Akses Layanan Terintegrasi sebagai…
Kota Jakarta merupakan wilayah metropolitan yang mengalami peningkatan angka urbanisasi dan berimplikasi pada meningkatnya kepadatan penduduk, dan bertambahnya kebutuhan masyarakat akan ruang publik yang memadai. Di tahun 2025, Pemprov DKI Jakarta mengimplementasikan kebijakan Aktivasi Taman 24 Jam dengan menyasar beberapa taman kota, salah satunya adalah Taman Menteng. Penelitian ini bertujuan…