KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara) Di Tengah Gurita

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-97096-0-1

Deskripsi Fisik

254 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

364.1323 Soe k

Implementasi Peraturan Menteri Pertahanan Nomer 17 Tahun 2016 Tentang Pengelo…

Tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang penerapan Permenhan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) yang merupakan salah satu komponen pendukung pertahanan negara dimana menjadi penggerak alat dan peralatan alutsista maupun ken…

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penempatan Pegawai Dal…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penempatan pegawai dalam jabatan pelaksana di Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta. Adapun yang menjadi faktor penelitian disini adalah : (1)Sumber Daya; (2)Disposisi; (3) dan Struktur Birokrasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelit…

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pel…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu pintu di Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat, dan menganalisis sumber permasalahan melalui aspek komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi. Fokus permasalahan yang diteliti adalah apakah faktor-faktor yang menghambatnya berjalannya implementasi pelaksanaan pelayanan…

Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Teknis Teknisi Komputer Di Pusat Pendidikan D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

1526000730

Deskripsi Fisik

204 hlm. : 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

121 SMKP 2018

Implementasi Kebijakan Penelitian Dan Pengkajian Berdasarkan Peraturan Menter…

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan aspek-aspek kebijakan yang diterapkan dalam penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan khususnya yang dilakukan pada pusat litbang dilingkungan Badan Litbang Kemendagri. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan Merilee S, Grindle, yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat terla…

Analisis Kebijakan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Barang Bukti di Komisi Pemb…

Eksekusi barang bukti di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaksanakan secara proaktif oleh jaksa. Implementasi efisiensi telah berjalan sejak September 2024 hingga saat ini. Hasilnya, pada semester pertama tahun 2025, efisiensi tersebut tidak mengurangi efektivitas eksekusi barang bukti. Melalui pendekatan variabel Edward, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan efisiensi, antara lain: …

Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme di Badan N…

Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Melalui Kolaborasi Anita Sofiana, Ratri Istania, Bambang Giyanto anitasofiana123@gmail.com Politeknik STIA LAN Jakarta Keterlibatan anak dalam jaringan terorisme menghadirkan tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yan…

Implementasi Kebijakan Penagihan Pajak Pada Wajib Pajak Pailit Di KPP Pratama…

Secara nasional, realisasi penerimaan dari tagihan pajak dalam kasus kepailitan masih sangat rendah, hanya sekitar 18%. Hal ini dikarenakan adanya kompleksitas regulasi, lemahnya struktur kebijakan, dan rendahnya kapasitas teknis pelaksana menjadi kendala utama. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan studi kasus dan bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penagihan pajak …

Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penge…

Permasalahan sampah hingga saat ini masih belum teratasi, keberadaannya sangat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan aktivitasnya. Meningkatnya tonase sampah menunjukkan pengelolaan sampah belum maksimal, padahal konsep zero waste menekankan pengelolaan sampah di hulu, yang seharusnya dapat mengurangi pengangkutan sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nom…