Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn 2003 dengan 6 (enam) aspek yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas d…
Penelitian ini membahas evaluasi implementasi kebijakan penyelenggaraan perjalanan dinas luar negeri pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagai instrumen strategis dalam peningkatan kapasitas aparatur. Penelitian ini penting dilakukan karena berbagai permasalahan ditemukan dalam praktik pelaksanaan, mulai dari ketidaktepatan perencanaan, proses per…
Program Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI) merupakan inisiatif Kementerian Kesehatan untuk memperkuat layanan kesehatan primer dan mempercepat Universal Health Coverage dengan mengatasi kekurangan alat kesehatan. Saat ini, hanya 61,07% Puskesmas yang memenuhi standar kelengkapan peralatan. Temuan lapangan menunjukkan risiko ketidaktepatan sasaran dan duplikasi: 45% Puskesm…
Implementasi kebijakan kearsipan digital di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan upaya strategis untuk meningkatkan pengelolaan arsip dan akses informasi hukum, namun hingga saat ini pelaksanaannya belum optimal akibat kendala komunikasi antarunit, keterbatasan sumber daya, disposisi pelaksana yang bervariasi, serta kompleksitas struktur birokrasi. Penelitian ini b…
Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) merupakan inisiatif strategis untuk memperkuat ketahanan satuan pendidikan terhadap bencana alam dan nonalam. Dalam kurun waktu 2015 s.d. 2019 lebih dari 12 juta peserta didik dan 62.687 satuan pendidikan terdampak bencana, sehingga diperlukan kebijakan yang menjamin keberlanjutan layanan pendidikan dalam situasi darurat. Penelitian ini menggunakan …
Pemberian penyelesaian permasalahan kebijakan Presiden RI, merupakan salah satu tugas Sekretariat Negara dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden RI yang melekat pada Kedeputian Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan di bawah tanggung jawab Menteri Sekretaris Negara. dukungan analisis kebijakan dalam percepatan Penelitian ini bertujuan un…
Adalah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Ketentraman Masyarakat. Untuk mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah diperlukan adanya melindungi warga kota dan prasarana kota berserta kelengkapannya, untuk menyadarkan masyarakat dalam ketertiban umum. Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dukungan Satpol PP dan p…
Pemerintah Kota Administrasi Pusat membuat terobosan digitalisasi pelayanan administrasi pada kecamatan dan kelurahan mellaui aplikasi ePMsakti yang kemudian diubah menjadi PM.1 Camat/Lurah. Isu keandalan aplikasi dalam konteks pemenuhan standar pelayanan publik secara elektronik masih belum dapat mengakomodir semua standar pelayanan yang ada, salah satunya pencatatan Pernyataan Ahli Waris (PAW…
Maraknya kasus obat ilegal mengindikasikan bahwa pengawasan belum efektif. Namun demikian, informasi yang tersedia terbatas mengenai praktik aktual dan faktor-faktor spesifik yang menyebabkan kebijakan pengawasan belum efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan pengawasan pemasukan obat untuk penggunaan pribadi melalui barang kiriman belum …
Program MBG merupakan inisiatif utama pemerintah yang mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini menjadi bagian dari misi Asta Cita, khususnya dalam memperkuat pembangunan SDM. Meskipun memiliki tujuan positif, pelaksanaannya menimbulkan beragam tanggapan di masyarakat, baik dukungan maupun penolakan. Opini publik tersebut banyak disam…