Implementasi Peraturan Menteri Pertahanan Nomer 17 Tahun 2016 Tentang Pengelo…

Tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang penerapan Permenhan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) yang merupakan salah satu komponen pendukung pertahanan negara dimana menjadi penggerak alat dan peralatan alutsista maupun ken…

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penempatan Pegawai Dal…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penempatan pegawai dalam jabatan pelaksana di Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta. Adapun yang menjadi faktor penelitian disini adalah : (1)Sumber Daya; (2)Disposisi; (3) dan Struktur Birokrasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelit…

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pel…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu pintu di Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat, dan menganalisis sumber permasalahan melalui aspek komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi. Fokus permasalahan yang diteliti adalah apakah faktor-faktor yang menghambatnya berjalannya implementasi pelaksanaan pelayanan…

Strategi Optimalisasi Penerapan E-Governmenf Dalam Kebijakan M-Paspor Pada Ka…

Edisi

-

ISBN/ISSN

2141421074

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

023 TMKP 2023

Evaluasi Kinerja Kebijakan Pengelolaan Keamanan di Komplek Perkantoran Dewan …

Rasa aman merupakan suatu kebutuhan hidup bagi setiap orang, baik secara individu, keluarga, kelompok masyarakat di seluruh lapisan tanpa membedakan usia, status sosial, tingkat kemampuan ekonomi dan sebagainya. Demikian juga para Anggota DPR RI selaku pejabat Negara, sangat membutuhkan suasana aman tersebut, baik selama tinggal di rumah maupun di kantor tempat bekerja, sehingga dapat lebih ber…

Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional…

“No Wrong Door Policy” merupakan suatu konsep pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang mengutamakan prinsip melayani pengaduan dari berbagai pihak dan berbagai jenis sekaligus memastikan bahwasanya pengaduan tersebut disampaikan kepada penyelenggara layanan publik yang berwenang dalam menindaklanjutinya. Pemerintah terus berupaya memperbaiki kualitas pelayanan publik melalui partisipasi …

Formulasi Kebijakan Perpajakan Atas Penghasilan Yang Diperoleh Dari Cashback …

Cashback merupakan salah satu sales promotion yang sangat populer yang digunakan oleh platform e-commerce untuk meningkatkan angka penjualan dan mempertahankan konsumennya. Tingginya jumlah pengguna e-commerce sejalan dengan tingginya jumlah penerima cashback. Bagi platform e-commerce pemberian cashback merupakan biaya promosi, sedangkan bagi penerimanya cashback seharusnya merupakan suatu peng…

Strategi Collaborative Governance Dalam Implementasi Kebijakan Protokol Madrid

Layanan permohonan pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid telah diimplementasikan di Indonesia sejak Indonesia mengaksesi Perjanjian Madrid pada tahun 2018. Hingga 2023, capaian permohonan Protokol Madrid menunjukkan tren meningkat, namun masih didominasi oleh merek asing. Apabila dibandingkan dengan jumlah permohonan negara asal (office of origin) di negaranegara tetangga sepe…

Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Pada Korps L…

Bentuk-bentuk upaya untuk mendukung pencegahan kecelakaan lalu lintas dan upaya membentuk kepatuhan pengemudi kendaraan dapat berupa upaya peningkatan pengawasan pengendalian melalui rekayasa teknologi berbasis digital, instalasi dan sarana-prasarana jalan, serta pengendalian rekayasa pengidentifikasian kendaraan, juga termasuk pengawasan khusus untuk transportasi dan angkutan jalan raya. Upaya…

Collaborative Governance Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak …

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kriteria dan prasayarat rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang berperspektif korban dan responsif terhadap gender dan juga model kolaborasi antar lembaga dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang telah ditempatkan di Rumah Aman. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi …