Surabaya dan Jakarta telah terlebih dahulu menjadi smart city dibandingkan dengan kota-kota di Indonesia lainnya. Namun Surabaya dan Jakarta sebagai smart city kerap dilanda banjir, pada dokumen kajian resiko bencana Surabaya periode 20 19-2023 disebutkan bahwa banjir merupakan jenis bencana yang rnerniliki kelas bahaya tinggi. Basil kajian resiko bencana Jakarta tahun 2022- 2026, rnenempatkan …
Perundungan telah menjelma menjadi tantangan dalam dunia pendidikan karena memberikan dampak negatif diantaranya menurunkan kesempatan anak mendapatkan pendidikan berkualitas. Asesmen Nasional 2022 menunjukkan 36,31% siswa berpotensi mengalami perundungan. Sebagai upaya memerangi perundungan Kemendikbudristek melaksanakan Program Roots sebagai intervensi anti perundungan yang berfokus pada upay…
Rapor Pendidikan 2022 menunjukkan 20% kabupaten dan kota di Indonesia memiliki capaian kebijakan penguatan karakter yang rendah jika mengacu pada indeks karakter siswa jenjang SMP. Salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi permasalahan dalam implementasi penguatan karakter di jenjang SMP di Kabupaten Lebak menggunakan mo…
Arah Kebijakan Pengembangan UMKM yang tepat sangat dibutuhkan bagi UMKM saat ini. Dibutuhkan Reformasi tata kelola pengembangan yang berorientasi pada layanan prima dan kebijakan lintas bidang. Untuk itu, Jakpreneur hadir membantu memberikan solusi bagi para UMKM tersebut dengan program pengembangan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. Penelitian ini mencermati dan mengulas implementa…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana faktorfaktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab)Nomor 1 Tahun 2011 pada Kedeputian Bidang Perekonomian terutama terkait dengan aspek sumber daya manusia atau aparatur, sumber-sumber pendukung lainnya, komunikasi organisasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya…
Sekretariat Negara RI sebagai lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara, seperti tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sek…