Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah kementerian yang baru dibentuk sehingga masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia. Keterbatasan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di Biro Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum, mendorong dilaksanakannya pengadaan penyedia jasa perorangan (PJP) untuk mendukung pelaksanaan tugas instansi. Pe…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mutasi terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Administrasi Negara. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah masih terdapat pegawai yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi setelah mutasi, baik terhadap tugas, lingkungan kerja, maupun lokasi penempatan baru. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kinerja pegawai d…
Penelitian ini menganalisis kompetensi pegawai dalam penyelenggaraan Sidang Badan di Biro Sekretariat Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dengan tujuan memetakan kesenjangan antara kompetensi aktual pegawai dan standar yang seharusnya sebagai dasar pengembangan yang tepat sasaran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, da…
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesajahteraan masyarakat. Namun, masih rendahnya tingkat inklusi keuangan pada UMKM menjadi salah satu kendala dalam pengembangan usaha. Literasi keuangan dan pemanfaatan Teknologi Keuangan dipandang sebagai faktor yang dapat m…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem merit pada Jabatan Fungsional Analis Akuakultur dalam meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di Analis Akuakultur Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, …
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan penggerak ekonomi masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Jakpreneur) berupaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM melalui berbagai tahapan pembinaan, meliputi pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizi…
Kebijakan Jak Lingko merupakan program pengintegrasian sistem transportasi umum yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan untuk meningkatkan konektivitas antarmoda dan kualitas layanan transportasi umum. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan transportasi umum dapat menjadi moda transportasi utama masyarakat dalam mobilitas sehingga angka kemacetan dapat menurun. Namu…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dengan memahami faktor pendukung dan penghambat pada pengembangan karir Pejabat Fungsional Analis Akuakultur di Kementerian Kelautan dan Perikanan serta merumuskan strategi untuk mengoptimalkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskkriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan te…