Tesis
Analisis Implementasi Kebijakan Pimpinan TNI AL Dalam Rangka Penambahan Sumber Daya Manusia KRI Di Kolinlamil
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah diketahuinya permasalahan yang ada pada implementasi kebijakan pimpinan TNI AL dalam rangka penambahan sumber daya manusia KRI di Kolinlamil dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif-Kualitatif. Diharapkan dengan menggunakan pendekatan tersebut penulis mendapatkan gambaran yang objektif, aktual, akurat dan sistematis, mengenai masalah-masalah yang ada di obyek penelitian. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian hasil penelitian tersebut dianalisis dengan tahapan analisis data, reduksi data, dan penyaringan data, menarik kesimpulan dan validitas data. Temuan penelitian Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) adalah salah satu Komando Utama TNI Angkatan Laut yang bermarkas di Tanjung Priok Jakarta Utara, yang dibentuk pada tanggal 1 Juli 1961 dengan nama Djawatan Angkutan Laut Militer (DALMIL). Sebagai Komando Utama Pembinaan (Kotama Bin) berkedudukan langsung di bawah KASAL dan sebagai Komando Utama Operasional (Kotama Ops) berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI. Kolinlamil memiliki 13 Kapal Republik Indonesia (KRI) yang siap operasi dan mendukung tugas pokok, namun rata-rata di awaki 80% personil bahkan yang belum memenuhi Data Susunan Personel (DSP) dan mengakibatkan kurang optimalnya kapal jika menjalankan peran kapal berlayar dan bertempur. Dihadapkan dengan permasalahan itu pada awal penugasannya Kasal Laksmana TNI Siwi Sukmaaji telah mengeluarkan suatu kebijakan berupa 100 hari program kerja Kasal dimana pada program kedua adalah rekalkulasi, penataan dan penguatan SDM TNI AL, namun setelah berjalan selama hampir setahun penguatan SDM TNI AL khususnya di KRI Kolinlamil belum optimal, sehingga sangat menarik bagi penulis untuk diteliti dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori implementasi yang cukup populer yaitu teori implementasi Edward III dengan menggunakan alat analisis berupa faktor komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi yang dinilai berpengaruh kepada implementasi kebijakan pimpinan TNI AL dalam rangka penambahan SDM KRI di Kolinlamil dengan hasil analisis berupa diketahuinya permasalahan serta solusi yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan di TNI AL serta institusi lain yang menjalankan kebijakan yang hampir sama. Kesimpulan Implementasi kebijakan Penambahan sumber daya manusia pada KRI di Kolinlamil merupakan bagian yang memegang peranan penting untuk mewujudkan tugas KRI, pengembangan, pengintegrasian, pemeliharaan dan pertahanan, yang merupakan bagian dari fungsi-fungsi KRI Kolinlamil. Untuk mencapai kemampuan tersebut, serta diperoleh hasil guna dan daya guna yang optimal, maka perlu adanya Penambahan SDM pada KRI Kolinlamil. Penambahan SDM KRI di Kolinlamil dipengaruhi oleh empat elemen penting yaitu sebagai berikut: Komunikasi, Disposisi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi. Oleh karena itu, dengan adanya penambahan SDM KRI di Kolinlamil dengan memperhatikan Komunikasi, Disposisi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi yang tepat tentunya akan meningkatkan unjuk kerja setiap satuan yang pada gilirannya akan berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi TNI AL secara keseluruhan guna mewujudkan SDM KRI di Kolinlamil yang Besar, Kuat dan Profesional. Selain itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi, dan komunikasi untuk mengimplementasi program pimpinan TNI AL, karakteristik dan kemampuan sumber daya pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi kebijakan pimpinan. Selain itu, dalam mengatasi hambatan harus ada pemerataan personil dan ketepatan penempatan personil sesuai Korpsnya masing-masing. Perataan dalam implementasi kebijakan dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan. Saran 1. Hendaknya pimpinan TNI AL dapat terus menjadi komitmen dalam penambahan SDM KRI Kolinlamil guna perwujudan kinerja KRI Kolinlamil, 2. Sebaiknya penambahan SDM KRI Kolinlamil diarahkan pada pengawasan, kepercayaan pimpinan pada satuan dan korps, keeratan hubungan antara satuan dan Korps, dan ketepatan dalam pembinaan pada staf, sehingga perwujudan pertahanan dapat tercapai, 3. Perlunya kebijakan yang tertuang dalam rencana strategis dan rencana operasional dalam penambahan SDM KRI Kolinlamil yang akan selalu menjadi acuan tetap meskipun dalam perjalanan roda kepemimpinan terjadi pergantian personil, 4. Perlunya dilaksanakan analisis terhadap kebutuhan pelatihan dan pengembangan, sehinggga program penambahan SDM KRI Kolinlamil yang akan dilaksanakan benar benar sesuai dengan kebutuhan KRI Kolinlamil. sehingga SDM KRI Kolinlamil memiliki pengetahuan, keterampilan selalu up to date sesuai perkembangan jaman, 5. Kendaknya Komunikasi, Disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi perlu diperhatikan dalam impelemntasi kebijakan pimpinan TNI AL dalam penambahan SDM KRI Kolinlamil agar dapat tercapai kebutuhan SDM yang diharapkan, 6. Program evaluasi hendaknya dilakukan tidak hanya digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalann pelaksanaan program saja, akan tetapi hendaknnya juga dilakukan untuk bisa mengubah SDM KRI Kolinlamil untuk mencapai tujuan SDM Kolinlamil.
Tidak tersedia versi lain