Tesis
Analisis Kinerja Pegawai Dilihat Dari Segi Karakteristik Individu dan Beban Kerja Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua
Pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu prioritas Pemerintah dalam pembangunan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019. Tema dari kebijakan fiskal yang akan dijalankan Pemerintah di tahun 2019 yaitu “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia”. Pengembangan kompetensi SDM melalui peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas karena dapat memacu produktivitas dan daya saing global melalui potensi dan keunggulan komparatif serta memiliki kontribusi tinggi terhadap pembangunan Negara. Kementerian Perdagangan memiliki tujuan yang harus dicapai dengan mendayagunakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pedoman Perencanaan Pengembangan Kompetensi sebagai bagian dari upaya pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia membantu organisasi dalam menyusun perencanaan pengembangan kompetensi agar dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah untuk menyusun Pedoman Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk mengetahui bagaimana Pedoman Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan telaah dokumen. Teknik pengolahan data dan analisis data dalam penelitian ini mengacu pada konsep interactive model sebagaimana disampaikan Miles dan Huberman (1992:20). Tahapan analisis data dengan interactive model ini melalui proses validasi model focus group discussion (FGD). Hasil dari proses validasi model adalah Pedoman Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan. Berdasarkan hasil temuan penelitian diketahui bahwa analisis kebutuhan diklat yang dilakukan belum dapat mengidentifikasi kompetensi Pegawai Negeri Sipil saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan dinamika perkembangan organisasi. AKD yang dilakukan terbatas pada analisis kebutuhan program diklat non gelar yang diusulkan oleh unit kerja bukan berdasarkan program atau pemetaan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Terdapat beberapa aspek yang menjadi permasalahan dalam upaya peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan melalui program pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil diantaranya aspek dukungan dan komitmen Pimpinan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah produk hukum yang dapat dijadikan dasar dalam perencanaan program pengembangan kompetensi pegawai sebagai representas dukungan dan komitmen Pimpinan dalam upaya peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan melalui program pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
Tidak tersedia versi lain