Tesis

Analisis Kinerja Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat, Rumusan Masalah yang diteliti adalah Bagaimanakah Kinerja Pada Badan Kepagawaian Daerah Provinsi Papua Barat ?. Metode yang diterapkan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berarti semua data dijelaskan dengan deskripsi. Data dikumpulkan dari melakukan beberapa wawancara. Data primer dikumpulkan dari beberapa informan, data lain dikumpulkan dari beberapa dokumentasi, dengan teori kinerja birokrasi publik menurut teori Dwiyanto (2006:50-51) dalam Pasolong (2017:206208), untuk menganalisis dan mengukur kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif dan teknis pengumpulan data dengan menggunakan obervasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan pengujian keabsahan data yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode dalam penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat cukup baik, walaupun masih terdapat kelemahankelemahan yang di temui. Adapun aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu: (1) Produktivitas, ditinjau dari pemahaman akan tugas dan pekerjaan kantor, tengang waktu penyelesaian suatu permasalahan, ketepatan waktu dalam penyelesaian pelayanan dapat dikatakan cukup baik, (2) Kualitas Layanan, kondisi pelayanan yang ideal masih sulit untuk diwujudkan, karena pada kenyataannya masih terdapat aparatur yang melakukan tugas-tugas/pekerjaan lain, sampingan diluar tugasnya untuk menambah penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, ditambah lagi tingkat kehadiran yang maksimal sehingga menjadi alasan dengan pengerjaan tugas kantor (3) Responsivitas (daya tanggap), pelayanan aparatur pada BKD Provinsi Papua Barat cukup baik terhadap keluhankeluhan dari para PNS Pemerintah Provinsi Papua Barat, berarti bahwa para aparatur pada BKD Provinsi Papua Barat cukup mampu memenuhi harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan pelanggannya, namun masih adanya kelemahan yaitu belum dikembangkannya komunikasi eksternal secara efektif (4) Responbilitas (tanggung jawab), yang berkaitan dengan kecepatan pelayanan yang dilaksanakan aparatur cukup baik, kita berharap dapat dilakukan secara tepat tanpa menunda pelayanan, mekanisme yang sesuai aturan.(5) Akuntabilitas, bahwa akuntabilitas yang ditunjukkan oleh kinerja BKD dalam pelayanan administrasi kepegawaian yang dilakukan mulai dari perencanaan hingga hasil yang dicapai sudah cukup baik. Akuntabilitas kinerja BKD dalam memberikan pelayanan dapat dilaksanakan namun masih banyak kekurangan-kekurangan yaitu penggunaan waktu yang tidak efisien, sehingga dalam memberikan pelayanan menghabiskan waktu yang cukup lama, tiap layanan tentang jangka waktu sudah ada standarisasinya dalam SOP pelayanan, sudah ada aturan yang baku tentang tiap-tiap jenis pelayanan dapat dikatakan cukup baik, sudah transparan dan jelas sesuai dengan prosedur dalam memberikan informasi, terutama yang berkaitan dengan waktu. Melihat dari kesimpulan di atas, maka selanjutnya beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut: 1) Diharapkan aparatur BKD Provinsi Papua Barat sebaiknya agar lebih paham dan bertanggung jawab lagi kedepan akan tugas-tugas yang diseharusnya dijalankan, peningkatan koordinasi dan membangun komunikasi yang santun secara vertikal maupun horizontal agar dapat meningkatkan pemahaman dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan menerapkan mekanisme kontrol yang tepat. 2) Melakukan peningkatkan sarana dan prasarana serta mengevaluasi keluhan-keluhan maupun saran- saran dari PNS Pemerintah Provinsi Papua Barat dan mencari titik lemahnya sehingga produk pelayanan yang dihasilkan gagal, serta mencari solusi untuk memperbaiki pelayanan, juga agar lebih disiplin dalam bekerja untuk memperbaiki citra kinerja BKD Provinsi Papua Barat yang dianggap kurang disiplin dalam bekerja, terutama masuk dan pulang kerja sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 3) Meningkatkan pengaruh positif kepada PNS Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan cara memberikan contoh-contoh atau teladan yang baik, mempunyai kewibawaan di depan pegawai agar dapat menumbuhkan rasa segan maupun rasa hormat. 4) Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan peranan informasi, memonitor secara langsung, membuat prosedur yang jelas dalam memberikan kecepatan pelayanan secara tepat, akurat dan jaminan tepat waktu, tanpa menunda dalam setiap kegiatan pemberian pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian, memberikan informasi untuk dipublikasikan secara luas dan jelas kepada seluruh PNS. 5) Membangun kinerja pada BKD Provisi Papua Barat, untuk lebih transparan (terbuka) dalam pemberian pelayanan administrasi kepagawaian kepada PNS Pemerintah Papua Barat, yang hasilnya akan dapat dirasakan keberadaannya, apabila berjalan baik dan lancar maka akan tercapainya suatu tujuan. Hasil akhir yang dapat dicapai yang sesuai dengan tujuan dan telah direncanakan, maka fungsi kinerja harus mampu berjalan dengan akuntabilitas yang baik. Kinerja BKD Provinsi Papua Barat menjadi tanggung jawab semua aparatur dari suatu kegiatan dapat dilihat dari bagaimana akuntabilitas dapat dijalankan dengan baik.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

162 TMSDA 2019

Penerbit

Jakarta : STIA LAN., 2019

Deskripsi Fisik

185 hlm. : 28 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

1764002086

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Tesis 2019

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Yulianus Arwam

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar