Tesis
Analisis Kualitas Indikator Kinerja Utama Di Komisi Yudisial RI
Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta penyelenggaran negara yang bersih, bebas korupsim kolusi dan nepotisme (KKN). Agenda penting dalam reformasi birokrasi adalah perbaikan pemerintah dan sistem manajemen, dimana salah satu program pentingnya adalah penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Komitmen nyata dari akuntabilitas di Indonesia ialah dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres)Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres tersebut mengatur kewajiban instansi pemerintah untuk menyampaikan capaian kinerjanya secara berkala dalam wujud laporan kinerja. Pengukuran kinerja pada sektor publik digunakan untuk menilai pencapaian kinerja dan memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah. Indikator kinerja sebagai alat untuk mengidentifikasi dan mengukur capaian kinerjanya harus valid, dalam arti mampu menggambarkan kinerja yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan menggunakan kriteria SMART. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, telaah dokumen dan riset pustaka. Penelitian dilakukan di Komisi Yudisial RI dengan fokus penelitian pada IKU Lembaga. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Indikator kinerja utama di Komisi Yudisial tidak memenuhi kriteria SMART (spesific, measurable, attainable, relevant and time bond)
Tidak tersedia versi lain