Tesis
Analisis Kendala Dalam Proses Penagihan Kewajiban Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Pada Surat Ijin Penunjukan Pemanfaatan Lahan (SIPPT) Pengembang Kepemerintah Kota Adminitrasi Jakarta Timut ( Studi Kasus atas SIPPT PT. Synthesis Karya pratama
Penagihan kewajiban fasum dan fasos merupakan sebuah proses penerimaan kewajiban SIPPT dari pengembang kepada pemerintah atas pemanfaatan lahan. Hal ini bertujuan sebagai pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan agar sesuai dengan rencana kota. Ternyata berdasarkan data TLHP BPK per 31 Desember 2017, untuk wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur terdapat 256 jumlah SIPPT yang belum menyerahkan kewajibannya. Sehingga, untuk meningkatkan penerimaan dari kewajiban SIPPT, diundangkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2017 yang mendelegasikan proses penagihan kewajiban SIPPT dari Tingkat Provinsi ke Tingkat Kota Administrasi. Penelitian ini menggunakan teori Edward III dengan aspek analisis meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan telaah dokumen pada Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup dan PT. Synthesis Karya Pratama. Berdasarkan hasil penelitian, analisis kendala dalam proses penagihan kewajiban fasos dan fasum pada SIPPT pengembang terdapat kendala dalam komunikasi, sumber daya dan birokrasi. Saran pada penelitian ini adalah meningkatkan komunikasi dengan sistem berbasis data dan mapping, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan dan rekrutmen, serta meningkatkan birokrasi dengan asistensi dan koordinasi.
Tidak tersedia versi lain