Tesis
Efektivitas Implementasi Kebijakan Pelayanan terpadu Satu Pintu Di Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Setia Budi Kota Adminitrasi Jakarta Selatan
Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Presiden mengeluarkan peraturan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan ini mendorong pemerintah daerah untuk membentuk perangkat daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti dan menerapkan kebijakan Pelayanan Terpadu satu Pintu dengan membentuk Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Diharapkan dengan adanya kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi DKI Jakarta Khususnya di Kecamatan Setiabudi dapat meningkatakan kualitas layanan publik yang akan berdampak terhadap peningkatan investasi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan penerapannya di Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan menganalisis tahapan-tahapan/proses implementasi kebijakan PTSP dan faktor- faktor yang mempengaruhinya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu di Kecamatan Setiabudi belum bisa berjalan secara efektif. Dari tahapantahapan/proses implementasi kebijakan PTSP, menunjukkan bahwa masih ada proses atau tahapan yang belum sesuai standar operasional prosedur (SOP) menurut peraturan yang ada yaitu dalam lamanya proses pengolahan perizinan masih belum memenuhi dari waktu yang telah ditetapkan Kemudian masih belum optimalnya pemenuhan sumbersumber daya sebagai penunjang kegiatan penyelenggaraan kebijakan.Faktor lainnya adalah kurangnya dukungan dari dinas/instansi teknis lain yang terkait dalam penyelenggaraan kebijakan. Untuk lebih meningkatkan efektifitas Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kecamatan Setiabudi, disarankan untuk melakukan perubahan SOP dengan mencantumkan lamanya waktu penyelesaian rekomendasi teknis, melakukan perubahan struktur organisasi dengan menambahkan bidang pelayanan teknis, serta mengusulkan pembuatan ketetapan/peraturan Tim Kerja Teknis bersama yang terdiri dari PTSP dan SKPD Teknis.
Tidak tersedia versi lain