Tesis
Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Dinas Pertamanan Dan Pemakaman Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menganalisis sumber permasalahan melalui sumber daya, struktur birokrasi, disposisi serta komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana dilapangan. Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana kebijakan ruang terbuka hijau di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di implementasikan dengan baik dan efektif.
Metode yang diterapkan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan 4 aspek yang diteliti. Sebagai alat bantu dalam pengumpulan data adalah wawancara. Hasil penelitian: 1). Sumber daya dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau kurang baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, baik dari pembiayaan dan sumber daya yang kompeten. 2). Struktur Birokrasi dalam mendukung implementasi kebijakan ruang terbuka hijau dari sisi pengorganisasian, pembagian wewenang serta tugas, hubungan kerja maupun pendelegasian wewenang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam realisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan oleh unit kerja. 3). Komunikasi dalam mendukung implementasi kebijakan ruang terbuka hijau antara pembuat kebijakan dengan pelaksana lapangan kurang berjalan dengan baik sehingga rencana-rencana yang dibuat sudah sesuai dan mampu terealisasi dengan kurang maksimal. 4) Disposisi/sikap para pelaksana dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau sudah sesuai dengan dasar pola pikir yang positif serta sikap yang dilakukan oleh pimpinan maupun pelaksana dilapangan.
Melihat dari kesimpulan di atas implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maka selanjutnya dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut: 1). Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur, bahwa yang bertugas dalam pengelolaan ruang terbuka hijau perlu penambahan dan pelatihan, baik pendidikan teknis dilapangan untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas. 2). Aspek Struktur Birokrasi dalam mendukung implementasi kebijakan ruang terbuka hijau dari sisi pengorganisasian, pembagian wewenang serta tugas, hubungan kerja maupun pendelegasian wewenang agar ditingkatkan dengan baik sesuai dengan peraturan perundan-undangan dalam realisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan oleh unit kerja dalam manajemen ruang terbuka hijau. 3). Aspek Komunikasi diharapkan adanya komunikasi melalui koordinasi yang lebih efektif sehingga memudahkan untuk mengelola ruang terbuka hijau, sehingga proses pengelolaan dari hilir ke hulu dapat berjalan lebih efektif. 3). Aspek Disposisi atau kecenderungan-kecenderungan yang sudah berjalan dengan baik agar ditingkatkan lagi sehingga lebih sungguh-sungguh, peduli, dan menyamakan persepsi serta komitmen terhadap pentingnya pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai saran dan prasarana kerja guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah khususnya Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Tidak tersedia versi lain